PADANG – Tingkat kredit macet Pusat Koperasi Pegawai Repubublik Indonesia (PKP RI) Provinsi Sumatera Barat nol dan terbaik secara nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat memberikan sambutan pada acara Rapat Anggota Tahuan (RAT) PKP RI Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (28/4/2018) malam lalu.
PKP RI Sumbar yang memiliki anggota lebih kurang 85.000 dengan 130 unit se Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Untuk memajukan kesejahteraan anggota, perlu juga penambahan kegiatan selain simpan pinjam seperti, minimarket dan kegiatan yang mengabungkan, menguntungkan dan memajukan sektor riil.
Diakui Wagub, 95 persen sektor ekonomi di Sumatera Barat diperankan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM). “Tetapi, apakah hanya dengan UKM terus menerus tidakkah terpikiran akan penggabungan usaha sehingga dapat menjadi besar?” cetus Wagub.
Sebanyak Rp42 miliar modal koperasi Sumbar terus digulir dalam meningkatkan hasil usaha koperasi di daerah ini. Wagub berharap ada peningkatan produktifitas usaha dengan masuknya penyertaan modal, melalui perda yang disahkan oleh DPRD.
“Kenapa perlu penyertaan modal? Karena, pengelolaan koperasi, tingkat kemacetan amat rendah dan tentunya keuntungan dapat menambahkan penerimaan APBD,” usul Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit kembali mengingatkan bahwa setiap ASN wajib masuk koperasi. Koperasi adalah bahagian dari gerakan ekonomi masyarakat dalam memaju pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menghimbau Pemkab Solok Selatan dan Pemkab Kepulauan Mentawai agar membentuk kepengurusan Pusat Koperasi Daerah di daerah masing-masing. Karena, masih ada dua daerah yang membentuk perwakilan koperasi daerah.
Dalam kesempatan itu, Wagub Nasrul Abit berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada unit koperasi berprestasi di Sumatera Barat. (rin/*)
