PADANG – Hasil rapat finalisasi APBD 2017 yang dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Padang, Senin (28/11), akhirnya Perusahaan Daerah (Perusda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) mendapatkan penyertaan bantuan modal sebesar Rp2 milar, PDAM Rp8 miliar serta Bank Nagari Rp10 miliar dari APBD Padang 2017.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, sebelumnya dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Pemko mengajukan anggaran Rp5 miliar untuk penyertaan modal Padang Sejahtera Mandiri (PSM).
Wahyu mengakui, awalnya memang sempat terjadi pro kontra antara anggota DPRD terkait bantuan modal bagi Perusda PSM tersebut. Namun, dalam pembahasan finalisasi akhirnya diputuskan untuk mengalokasikan Rp2 miliar bagi PSM.
“Tapi, itu dengan terlebih dahulu melihat business plan (rencana bisnis) Perusda tersebut,” ujar Wahyu di ruang kerjanya usai pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD Pemko Padang.
Selain itu, DPRD ingin melihat sejauh mana rencana kerja dari Perusda itu terlebih dahulu sebelum mengalokasikan anggaran. Artinya, akan ada rapat dengar pendapat dengan manajemen Perusda PSM yang telah dibentuk Pemko, kata Wahyu.
Selain penyertaan modal bagi Perusda PSM, DPRD juga mengalokasikan tambahan penyertaan modal bagi Bank Nagari dan PDAM Padang. Wahyu mengatakan, untuk Bank Nagari dialokasikan tambahan modal Rp10 miliar. Sementara PDAM mencapai Rp8 miliar.
Untuk PDAM sengaja diberikan tambahan lebih besar dari permintaan mereka yang hanya Rp5 miliar. Sebab, PDAM Padang perlu memperbaiki jaringan dan instalasi pengolahan air di Gunung Pangilun yang sudah rusak. Penambahan modal diharapkan bisa meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Padang.
Anggota Banggar Amrizal Hadi juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, penganggaran untuk Perusda PSM dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pihak Pemko telah membentuk jajaran direksi dan pengawas PSM.
“Kan tidak bagus juga kalau tidak dianggarkan. Dana itu termasuk untuk operasional awal dan sewa kantor,” kata Amrizal Hadi.
Ia menambahkan, untuk tahap awal baru dapat dialokasikan sebesar Rp2 miliar. Tidak tertutup kemungkinan bisa saja ditambah pada APBD Perubahan nanti jika memang perkembangan perusahaan itu cukup pesat dan bisa memberi kontribusi kepada PAD Padang.
“Ke depan, kita akan melihat sejauh mana keberhasilan usaha Perusda itu nanti. Kalau memberi kontribusi positif bagi PAD Padang, bisa saja ditambah pada APBD P 2017 nanti,” ujarnya.
Sementara untuk Bank Nagari, menurut Amrizal Hadi, seharusnya penyertaan modal yang diminta adalah Rp27 miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran, yang dialokasikan hanya Rp10 miliar. Penyertaan modal ke Bank Nagari itu cukup perlu karena bisa memberi kontribusi yang jelas bagi PAD Kota Padang dari deviden yang dihasilkan tiap tahun.
Ia berpendapat bahwa untuk Bank Nagari, kontribusinya jelas bagi PAD sehingga tidak masalah kalau dilakukan penyertaan modal. Seharusnya bisa lebih besar agar Padang tidak lagi kalah dalam jumlah modal dengan Tanah Datar dan Mentawai. Tapi, karena keterbatasan anggaran, makanya untuk tahun 2017 baru bisa dialokasikan Rp10 miliar saja, ungkapnya. (baim)
