PAINAN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesisir Selatan Salim Muhaimin menegaskan pengelolaan kegiatan di Disdikbud berjalan secara transparan dan akuntabel. Tidak ada kebijakan maupun praktik pungutan liar berupa fee proyek atau semacamnya, dan jika ditemukan maka pihak yang merasa dirugikan dipersilakan melaporkan ke aparat penegak hukum.
Ketegasan itu disampaikan Salim Muhaimin berkaitan dengan munculnya informasi mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek di Disdikbud Pesisir Selatan berupa fee kepada rekanan dalam proyek tahun 2025.
“Kami memastikan tidak ada kebijakan maupun praktik yang mengarah kepada permintaan fee dalam pengelolaan proyek di Disdikbud Pesisir Selatan,” kata Salim, Selasa (5/5/2026).
Maka dari itu, Salim mengimbau kepada pihak mana pun yang merasa dirugikan atau memiliki bukti dugaan tersebut agar melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Hal itu, kata Salim, penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Disdikbud Pesisir Selatan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa saja yang memiliki bukti untuk melapor ke APH, untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Kami akan menghormati proses hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas serta menjalankan seluruh program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihaknya tidak akan menoleransi jika ada oknum yang “bermain” dalam pengelolaan proyek di Disdikbud Pesisir Selatan. MIL
