JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo memerintahkan penanganan rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) bencana gempa Aceh. Jokowi meminta perhitungan yang cermat, akurasi data dan identifikasi kebutuhan pasca bencana gempa termasuk detail lokasi yang terkena dampak bencana.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, Presiden telah melakukan kunjungan kedua ke Aceh pada Kamis (15/12).
“Dalam rapat di kantor Presiden, Jumat (16/12) Presiden telah meminta perhitungan yang cermat, akurasi data dan identifikasi kebutuhan pasca bencana gempa,” kata Sutopo.
Menurut Sutopo, Presiden telah meminta Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi serta koordinasi terutama dalah soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi dan jenis kebutuhan.
“Presiden meminta semuanya bisa dikerjakan secepatnya terkait penanganan pascabencana agar proses rehab dan rekonstruksi secepatnya bisa dimulai,” lanjutnya.
Sutopo menyebutkan, hingga Jumat (16/12) berdasarkan laporan ke Posko Utama Tanggap Darurat Gempa Aceh tercatat 18.612 rumah rusak yaitu 2.551 rusak berat dan 16.061 rusak di tiga kabupaten. Di Kabupaten Pidie Jaya 17.673 rumah rusak yaitu 2.414 rusak berat, 15.259 rusak. Di Bireuen, terdapat 796 rusak yaitu 105 rusak berat dan 796 rusak. Kemudian di Pidie ada 143 rumah rusak yaitu 32 rusak berat dan 111 rusak.
Dari jumlah tersebut, rumah rusak yang sudah diverifikasi dan ditetapkan melalui SK Bupati dengan lampiran by name by address di Pidie Jaya 273 rumah rusak yaitu 142 rusak berat dan 131 rusak. di Pidie 143 rusak yaitu 32 rusak berat dan 111 rusak.
Pemerintah memberikan bantuan stimulan masing-masing Rp40 juta untuk rumah rusak berat dan Rp20 juta untuk rumah rusak. Dari dasar tersebut, BNPB menyalurkan Rp11,8 miliar antara lain untuk Kabupaten Pidie Jaya Rp8,3 miliar dan Kabupaten Pidie Rp3,5 miliar. (feb/*)
