PADANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi mencari berbagai solusi untuk memacu lagi pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Sitti Izzati Aziz mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut sudah disampaikan dalam nota pengantar Rancangan APBD tahun 2019. Pada triwulan pertama tahun 2018, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,71 persen, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding triwulan keempat tahun 2017 yang sebesar 5,37 persen.
“Pertumbuhan ekonomi ini harus dipacu lagi mengingat target tahun 2018 berada pada kisaran 5,78 persen. Jika pertumbuhan melambat tentunya target tidak akan tercapai,’ kata Sitti, Senin (24/9).
Dia meminta, pemerintah provinsi Sumatera Barat dapat mencari solusi dengan menggenjot berbagai sektor perekonomian termasuk mamacu kinerja sektor ekspor. Produksi komoditi unggulan terutama dari sektor pertanian dan perkebunan hendaknya terus dipacu melalui berbagai program yang ada di masing-masing OPD terkait.
Hal senada juga diingatkan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Evel Murfi Syaifoel. Pemerintah provinsi melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui program di instansi masing-masing dan bersinergi lintas sektoral.
“Program kerja di masing-masing OPD harus maksimal serta harus saling bersinergi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lagi,” ujarnya.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengakui terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan pertama tahun 2018. Menurutnya, perlambatan terutama disebabkan oleh kontraksi sektor ekspor yang mengalami penurunan kinerja.
“Selain penurunan kinerja sektor ekspor, juga terjadi penurunan kinerja di bidang industri pengolahan yang menyebabkan penurunan kinerja subsektor perkebunan,” terangnya.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke depan, Nasrul menyebutkan sudah menyusun beberapa langkah. Potensi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya akan digali dan digenjot secara maksimal.
Memacu kinerja perekonomian untuk mendorong pertumbuhan juga akan dilakukan melalui pembenahan terhadap regulasi. Nasrul menyebutkan, seiring adanya pengalihan kewenangan terhadap beberapa sektor seperti diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 mengharuskan perbaikan atau revisi terhadap beberapa aturan.
“Termasuk regulasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan, perikanan dan kelautan yang beralih kewenangan. Tentunya regulasi ini harus direvisi agar potensi yang terkandung di berbagai sektor tersebut bisa digali secara maksimal,” tandasnya. (fdc)
