PADANG – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan membebaskan lahan Bukik Ameh, areal yang berada dalam Kawasan Mandeh tahun ini. Pemkab Pesisir Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp14 miliar dan Pemprov melalui dana sharing menyiapkan Rp32,5 miliar untuk membebaskan lahan seluas lebih kurang 400 hektar di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Zefnihan menerima kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (14/2) mengungkapkan, saat ini proses pembebasan sedang memasuki tahap pendataan masyarakat pemilik lahan.
“Saat ini sedang dalam proses pendataan pemilik lahan. Setelah pendataan selesai, proses pembebasan segera dilakukan,” katanya.
Dia menerangkan, Kawasan Bukit Ameh berada dalam dua kenagarian yaitu Nagari Ampang Pulai dan Nagari Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan. Pembebasan tersebut dimaksudkan untuk menyediakan lahan bagi investor yang berminat menanam investasi di sektor pariwisata di Kawasan Wisata Mandeh.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat menyatakan Bukit Ameh memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena posisinya di Kawasan Mandeh sangat strategis. Untuk itu, dia mendorong agar proses pembebasan lahan bisa dilakukan dengan baik oleh Pemkab Pesisir Selatan.
“Kawasan ini sangat potensial bagi investasi karena posisinya sangat strategis,” katanya.
Dia menambahkan, masuknya investasi akan memberikan dampak positif kepada pembangunan daerah, terlebih kepada pergerakan ekonomi masyarakat. Investor akan melirik apabila lahan sudah bebas dan siap untuk dikembangkan.
“Investasi membawa dampak ganda (multiply effect), baik kepada pembangunan daerah terlebih kepada pergerakan ekonomi masyarakat. Ini perlu didorong bersama agar kawasan ini dilirik dan dikembangkan sehingga membawa dampak kesejahteraan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Barat Rafdinal menambahkan, pemkab Pesisir Selatan hendaknya mempercepat proses pembebasan lahan. Dalam prosesnya, hendaknya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat sehingga terbangun koordinasi dan komunikasi yang baik.
“Jangan sampai ada permasalahan dalam pembebasan. Harus dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik,” sarannya.
Dia meminta, proses pembebasan lahan bisa dituntaskan tahun ini juga (2017. red). Setelah itu, harus dibuatkan masterplan yang jelas sebelum ditawarkan kepada investor.
“Harus dibuatkan masterplan terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada investor,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, selain Ketua dan Sekretaris, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V Marlina Suswati dan anggota komisi antara lain Amora Lubis, Darmon dan Endarmy. DPRD Sumbar sepakat mendorong percepatan pengembangan Kawasan Wisata Mandeh sebagai prioritas menuju destinasi wisata unggulan Sumatera Barat. (feb)
