PADANG – Kendati pertumbuhan ekonomi Kota Padang lebih tinggi dari pertumbuhan provinsi dan nasional, namun bersifat stagnan di kisaran 5-6,5 persen. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, kemampuan perekonomian kota untuk menyediakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan juga belum maksimal.
Hal itu diungkapkan Walikota Padang yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Nasir Ahmad pada acara seminar penyusunan rencana aksi percepatan dan pembangunan ekonomi Kota Padang yang berlangsung di Hotel Padang, Rabu (2/12).
Nasir Ahmad menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 tingkat pengangguran masih cukup tinggi, yaitu sebesar 11,05 persen, kemiskinan sebesar 5,18 persen. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah membiayai pembangunan juga terbatas.
“Rata-rata per tahun pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2009-2013) hanya sekitar 14,41 persen dari Rp.951 milyar dan menjadi Rp.1,6 trilyun pada 2013,” sebutnya.
Menurut Sekda, untuk menciptakan laju pertumbuhan menjadi lebih tinggi dari rata-rata sekarang, diperlukan strategi dan program yang bersifat mengakselerasi dan memperluas pembangunan ekonomi. Pengembangan sektor ekonomi tersebut dilakukan dengan program atau proyek yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi daerah.
“Pendekatan atau strategi yang dilakukan adalah dengan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan kawasan industri dan perikanan, pengembangan pusat pelayanan meliputi perdagangan pendidikan, kesehatan serta pengembangan pariwisata dalam lima tahun ini kita fokuskan pada Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang,” papar sekda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar pada kesempatan ini mengatakan, seminar yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan saran dalam penyusunan rencana aksi percepatan dan perluasan pembangunan pembangunan ekonomi Kota Padang 2015-2025.
“Dari seminar ini diharapkan tersedia dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Kota Padang yang bersifat dokumen kerja sebagai komplementer dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perundang-undangan,” tukas Hervan. (der)
