PADANG – Anggota dewan dari Fraksi Golkar-Bulan Bintang DPRD Kota Padang, Helmi Moesim menegaskan, Pemerintah Kota Padang perlu kesiapsiagaan untuk mengatasi bencana kabut asap. Selama ini, Kota Padang sudah langganan menjadi daerah perlintasan kabut asap kiriman dari provinsi tetangga. Untuk itu, di samping memberikan laporan ke masyarakat, Pemko harus mencarikan solusi dalam menyelamatkan kelompok rentan akibat dampak kabut asap, seperti balita, anak-anak dan orang tua jompo.
“Untuk alat pendeteksi kualitas udara yang disebut Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Padang kan sudah ada. ISPU tersebut ditetapkan berdasarkan 5 pencemaran utama, antara lain CO, SO2, NO2, Ozon permukaan (O3), dan partikel debu (PM10). Seharusnya, dengan adanya ISPU harus ada laporan per harinya, agar masyarakat tahu informasi kualitas udara di Ibukota Provinsi Sumbar,” ujar Helmi, Selasa (27/10).
Namun, yang terjadi saat ini ialah minimnya informasi kualitas udara, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut bebas beraktivitas ke luar ruangan, sementara udara tercemar. Ketika hal ini tidak disikapi dengan serius, maka pihak yang bertanggungjawab tinggal menghitung jumlah yang akan terserang penyakit ISPA, bahkan mungkin korban jiwa, tegas Helmi.
Helmi Moesim juga mendesak Bapedalda Kota Padang untuk terus memberikan laporan kualitas udara kepada masyarakat. Hal itu dikatakan jangan sampai mikir tunggu kajian dan tunggu ini itunya. Kalau dapat, besok ini ada papan ISPU, sehingga warga bisa mudah mengetahuinya dan akan cepat tanggap menyikapi serta tahu apa yang akan dilakukan. Tak hanya itu saja, penyampaian ISPU kepada masyarakat dapat juga dilakukan melalui media massa dan elektronika serta papan peraga di tempat-tempat umum.
Sementara, untuk alat ukur kualitas udara di Kota Padang memang diakui ada oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Akan tetapi, alat itu belum modrn dan satu-satunya di Padang. Wako juga mengakui kalau pihaknya telah mengeluarkan pengumuman terkait kualitas udara tercemar kepada masyarakat, baik lewat radio dan media massa lainnya.
Untuk itu, kata Wako, Pemko mengusulkan melalui APBD bahkan telah mengusulkan ke pemerintah pusat ke Kementerian meminta bantuan alat pengukur itu dan diperkirakan tahun depan sudah dapat terealisasi. Dengan alat itu, keterukuran pasti dalam waktu singat (kondisi saat itu juga -red) dalam mengukur kualitas udara, ungkapnya.(baim)
