PADANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat asal daerah pemilihan Pasaman – Pasaman Barat, Muzli M Nur meminta pihak terkait untuk bijak dan proaktif terkait konflik lahan pertanian dan perkebunan. Persoalan lahan yang tidak dituntaskan secara baik akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari yang bisa saja mengganggu kerukunan masyarakat dan ketenteraman sosial.
Hal itu disampaikan Muzli M Nur, Rabu (20/2) terkait masih tingginya konflik lahan pertanian dan perkebunan di daerah pemilihannya yang membutuhkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengadukan persoalan lahan baik antar sesama masyarakat, dengan pihak perusahaan perkebunan, dengan pemerintah daerah dan sebagainya.
“Pengaduan masyarakat terkait konflik lahan di Pasaman dan Pasaman Barat masih banyak, sehingga membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang bijak dari pihak – pihak terkait,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ini menambahkan, lahan pertanian dan perkebunan merupakan sumber ekonomi karena sebagian besar masyarakat adalah petani. Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman memiliki areal pertanian dan perkebunan yang cukup luas, diantaranya ada yang dikelola oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Karena lahan merupakan sumber ekonomi, sebaiknya sebelum dimanfaatkan status tanah harus jelas. Kalau ada proses pelepasan hak kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan sebagai areal perkebunan juga harus jelas luas dan batasnya,” tukuknya.
Selain itu, batas – batas tanah ulayat, perbatasan lahan masyarakat dengan kawasan hutan juga harus memiliki patok yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Masyarakat juga harus dibekali edukasi hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan perkebunan dan pertanian.
“Dalam persoalan ini, pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, kenyamanan dan mengedukasi masyarakat terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pemerintah juga harus proaktif menyikapi setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama persoalan lahan.
“DPRD akan menindaklanjuti setiap persoalan yang dilaporkan masyarakat, termasuk persoalan lahan ini. Pemerintah juga harus proaktif sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat dituntaskan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak,” tegasnya. (fdc)
