PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, pajak merupakan sumber pendanaan penting untuk kebutuhan membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, kepedulian masyarakat dalam taat membayar pajak merupakan bentuk dukungan nyata bagi terlaksananya program pembangunan.
Hal itu ditegaskan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Menurutnya, membayar pajak merupakan kontribusi besar dari masyarakat untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sebagian besar dana pembangunan bersumber dari pajak, di tengah upaya memacu kemajuan daerah tentunya kontribusi masyarakat melalui ketaatan membayar pajak sangat dibutuhkan demi peningkatan kualitas pelayanan serta hadirnya program pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri,” kata Muhidi.
Ia menambahkan, aktivitas pembangunan daerah juga memiliki kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Jika program pembangunan berjalan maka ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Untuk itu, di tengah kebutuhan dana untuk program pembangunan yang sangat besar, dukungan masyarakat sangat penting melalui ketaatan membayar pajak.
Muhidi memaparkan, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sangat besar sehingga berbagai program pembangunan yang membutuhkan biaya besar dapat dilaksanakan. Kepatuhan membayar pajak kendaraan sangat menentukan terlaksananya program pembangunan tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ia berharap, kepatuhan membayar pajak tidak sekadar karena takut terkena sanksi denda dan semacamnya. Akan tetapi hendaknya lebih didasari kepada kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi kepada pembangunan yang hasilnya nanti juga akan dinikmati oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Muhidi menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan Gebyar Pajak yang diharapkan semakin mendekatkan masyarakat kepada pelayanan yang berkualitas. Namun demikian, ia mengingatkan agar kegiatan itu bukan hanya sekadar seremonial saja, harus diikuti dengan perbaikan dan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan yang terus menerus.
“Kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan, dinas terkait hendaknya selalu berinovasi agar masyarakat semakin nyaman dalam memenuhi kewajiban pajak. Termasuk juga pemanfaatan teknologi dengan pelayanan digital harus terus dikembangkan sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses pelayanan,” ujarnya.
Edukasi perpajakan juga hendaknya dilakukan secara rutin. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pajak juga menjadi salah satu kunci meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga kepatuhan membayar pajak semakin tinggi. F
