PADANG – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Sumatera Barat mengingatkan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah menjadi “pekerjaan rumah” bagi Dekopinda Kota Padang. Aktifitas KJKS menjadi lembaga jasa keuangan merupakan domain Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengurus Dekopin Wilayah Sumatera Barat Mirwan Pulungan saat proses menaiki kantor baru Dekopinda Kota Padang, Senin (22/1) mengingatkan hal itu. Menurutnya, di Kota Padang terdapat 104 unit KJKS yang menjadi tugas berat bagi Dekopinda.
“Jasa keuangan tidak domainnya koperasi namun berada di bawah kewenangan OJK. Ini harus disikapi hati-hati dan menjadi pekerjaan rumah Dekopinda Kota Padang karena ada 104 unit KJKS saat ini yang beroperasi di Kota Padang,” jelasnya.
Dia menegaskan, Dekopin ikut bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan kepada seluruh koperasi yang ada. Untuk itu dia berharap Dekopinda Kota Padang dapat memfasilitasi perubahan KJKS tersebut agar tidak melanggar ketentuan OJK.
Senada, Kepala UPT Balai Diklat Koperasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Donny Ubani juga mengharapkan hal itu. Dekopin hendaknya dapat memfasilitasi perubahan untuk meningkatkan KJKS menjadi koperasi yang berbadan hukum koperasi.
“Ini tugas berat bagi Dekopinda untuk melakukan perubahan KJKS menjadi koperasi dengan badan hukum koperasi dan beraktifitas sesuai aturan perkoperasian. Dekopinda harus mampu memfasilitasi,” katanya.
Ketua Dekopinda Kota Padang terpilih Wahyu Iramana Putra dalam kesempatan itu mengungkapkan, dengan adanya sekretariat, dalam waktu dekat kepengurusan Dekopinda Kota Padang segera akan dikukuhkan. Sekretariat Dekopinda Kota Padang yang baru tersebut berlokasi di Jalan Rasuna Said Nomor 84 kawasan komplek Telkom Kelurahan Rimbo Kaluang.
Pihaknya segera akan menyusun program kerja yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pembinaan sebagai penguatan kelembagaan terhadap koperasi yang ada di Kota Padang. (feb)
