PADANG – Kondisi zebra cross atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki banyak yang sudah memudar dan sepatutnya diperbaharui. Namun, kondisi tersebut tak dibenahi dinas terkait karena alasan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, dinas terkait tidak berhak mengatakan kalau pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terkendala pada anggaran. “Ini tidak benar, karena selama ini SKPD di Kota Padang yang mengajukan anggaran kepada DPRD tidak ada yang tidak diakomodir DPRD,” kata Wahyu kepada padangmedia.com, kemarin.
Malah menurut Wahyu, ia curiga apakah kepala dinas bersangkutan sudah mengajukan atau belum. “Jangan-jangan, dia tidak tahu dengan apa yang dia kerjakan. Atau, hal seperti itu dianggap sepele oleh mereka,” ucapnya.
Politisi Golkar tersebut berharap, seorang Kepala Dinas tidak mengatakan kekurangan anggaran saat bicara pembangunan. Karena, Kepala Dinas harus tahu apa kerjanya dan bagaimana uang itu ada untuk pembangunan. “Makanya, saya minta kepada Walikota untuk mencari Kepala Dinas yang benar-benar mau bekerja dan inisiatif untuk pembangunan Kota Padang,” ungkapnya.
Anggota DPRD Padang lainnnya, H. Maidestal Hari Mahesa SSos menilai, persoalan pembenahan Zebra Cross tidak akan memakan anggaran yang besar. Jika hal itu tak mendapat perhatian, Pemko Padang tidak akan mendapatkan Wahana Tata Nugraha (WTN) lagi.
“Untuk pengecatan semacam zebra cross jangan beralasan tidak ada anggaran. Padahal, pembenahan hal seperti itu harusnya bisa dilaksanakan. Jangan hanya menunggu, tapi carilah di mana kira-kira anggaran bisa dimasukkan untuk pembenahan hal itu. Seharusnya seorang Kepala Dinas harus berinisiatif dan kreatif dalam menyingkapi apa-apa permasalahan di ruang lingkup pekerjaannya,” ujar Esa.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kominfo Padang, Rudy Rinaldy mengatakan, pengecatan ulang Zebra Cross seharusnya memang dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Namun, untuk melaksanakannya masih terkendala minimnya ketersediaan anggaran. (baim)
