PADANG – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang dengan sistem multi years di Aia Pacah batal dianggarkan di APBD 2017. Padahal, sebelumnya sempat dibicarakan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017 beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Padang, Erisman mengatakan, anggaran pembangunan kantor baru DPRD Padang itu tidak bisa diakomodir dalam APBD 2017 karena memang tidak dimasukkan dalam susunan KUA-PPAS walau sudah ada pembahasan sebelumnya. Erisman mengakui, memang ada usulan untuk tahap awal pembangunan gedung baru DPRD sebesar Rp40 miliar dan kemudian disepakati bersama Rp30 miliar. Namun, pada pembahasan susunan KUA-PPAS terkait pembangunan kantor baru DPRD Padang pada Kamis (3/11) sore lalu, diketahui bahwa anggaran tersebut tidak pernah dimasukkan sebelumnya.
Anggaran tidak mungkin tiba – tiba dimasukkan begitu saja tanpa pembahasan terkait dan diusulkan dalam penyusunan KUA – PPAS APBD 2017. Hal itu sempat membuat terjadi adu argumen antar anggota dewan.
“Tidak mungkin dimasukkan di tengah jalan, tentu akan menyalahi aturan,” tegas Erisman, Rabu (9/11) di gedung dewan.
Pembangunan Kota Padang tahun 2017, kata Erisman, akan lebih difokuskan pada pembangunan yang masuk tahun jamak seperti penyelesaian Pasar Inpres dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padang.
“Untuk pembangunan akan didahulukan yang lebih prioritas dan mendesak,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan mengatakan, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak membangun kantor baru DPRD Padang. Sebab, lahan untuk pembangunan sudah tersedia.
“Tidak ada lagi alasan penundaan pembangunan, apalagi Dana Alokasi Umum (DAU) 2016 sudah dicairkan pusat,” katanya.
Wismar menjelaskan, telah adanya pencairan dari pemerintah pusat itu, sangat memungkinkan untuk penyediaan anggaran pembangunan kantor baru DPRD Padang. Segala kegiatan yang dananya berasal dari DAU telah ditutup melalui dana Silpa sebelum DAU tersebut cair, sehingga saat DAU telah dicairkan sudah seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan gedung baru DPRD Padang.
“Ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 125 tentang Pengembangan Kota,” pungkasnya. (baim)
