PADANGPANJANG- Fraksi PAN DPRD Kota Padangpanjang menilai hampir pada setiap SKPD dilingkungan Pemko Padangpanjang, terjadi kegiatan yang mengalami pertambahan, pengurangan maupun kegiatan baru. Dilihat dari sistim anggaran, dan kewajaran hal ini perlu dilakukan pertimbangan dalam banyak hal diantaranya adalah Efektif dan efisien, agar tujuan pembangunan untuk masyarakat terwujud dengan sebaik baiknya.
Hal itu disampaikan Hukemri Ketua Fraksi PAN pada pandangan umumnya terkait RAPBD-P yang diajukan Wako Hendri Arnis sebelumnya. “Setelah mempelajari Rancangan Perubahan APBD ada beberapa catatan yang kami temukan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti pendapatan. Secara keselurahan meningkat, tapi kalau kita cermati lebih lanjut ada yang kurang pas yaitu pendapatan dari pajak hotel dan restoran. Pada perubahan anggaran ini mengalami Pengurangan, padahal dari rekomendasi hasil BPK kedua pajak ini bisa ditingkatkan. Sementara masalah dari tahun ke tahun sampai saat ini pendapatan dari pajak restoran dan hotel, adalah pemungutannya masih belum maksimal. Jadi pendapatan dari pajak ini bisa meningkat atau bertambah tapi dalam perubahan malah berkurang,” ungkap Hukemri.
Kinerja dari masing-masing SKPD menurut Fraksi Partai Amanat Nasional belum meningkat, karena kebijakan dari Kepala Daerah yang memutasikan pimpinan SKPD maupun kabag dan kasi serta staf , yang terlalu amat sering terjadi, yang membuat ke tidak nyamanan PNS dalam bekerja.
“Keraguan dan ketidak pastian selalu membayangi dalam melaksanakan program dan kegiatan, tapi dalam perubahan anggaran ini belanja tidak langsung berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
meningkat. Untuk itu kami minta Penjelasan Walikota, apa yang mendasari bertambahnya Belanja Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja?,” Hukemri mempertanyakan.
Fraksi PAN juga mempertanyakan Belanja Modal Tanah pada perubahan anggaran 2015 dan prosesnya apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemungkinnya selesai pada tahun ini. Hal ini jelas Hukemri agar jangan seperti tahun lalu yang dianggarkan besar dan yang terealisasi hanya sebahagian kecil yang mengakibatkan silpa bertambah besar.
Dilihat dari kebutuhan masyarakat Padangpanjang semakin maju sudah selayaknya ada gedung pertemuan atau gedung Nasional yang representatif. Untuk itu, Fraksi PAN mengusulkan gedung tersebut di anggarkan pada perubahan anggaran.
Pada penyampaian pandangan umum tersebut Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan pasar, yang beberapa hari yang lalu juga terbakar, sehingga Pembangunan Pasar yang representatif diharapkan bisa segera terealisasi. Hal itu bukan lagi harapan semata, namun merupakan tuntutan dari masyarakat agar perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus menjawab Amanah dari janji Walikota pada masa kampanye dahulu. (isril)
