PADANGPANJANG-Dalam penyampaian pandangan umumnya Jumat siang di DPRD, Fraksi PPP-Nasdem menilai target pendapatan daerah khususnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBDP 2015 ini masih dapat dinaikan lagi jauh lebih tinggi dari yang telah direncanakan baik pada kelompok pajak, kelompok retribusi maupun pada lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah (BLUD RSUD).
“SKPD terkait seperti DPPKAD bersama dengan Inspektorat Kota Padangpanjang dapat melaksanakan uji petik. Pada kelompok pajak daerah seperti pajak hotel, restoran dan lain-lain. Begitu juga dalam kelompok retribusi seperti retribusi terminal dan retribusi parkir dan lain-lain. Sehingga didapatkan pendapatan riil dari objek uji petik yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman/acuannya,” ungkap Weki Haryanto anggota Fraksi PPP-Nasdem.
Fraksi PPP-Nasdem juga mengusulkan apabila dalam melaksanakan pengamanan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan retribusi daerah oleh SKPd terkait seperti Satpol PP, DPPKAD dan lain-lain jika biaya operasional dari kegiatan tersebut belum ada pada SKPD terkait, kiranya dapat dialokasikan pada APBDP 2015 ini Demikian juga untuk Optimalisasi Pelayanan di BLUD RSUD seperti pelaksanaan cuci darah, apabila diperlukan dengan menambah peralatan dan tenaga dari yang ada sekarang dan juga pada unit-unit pelayanan lainnya.
Terkait kenaikan belanja pegawai yang dominan adalah kenaikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (tunjangan daerah) fraksi PPP-Nasdem berharap agar prosentase kenaikan tunjada untuk PNS betul-betul dihitung secara cermat dan proposional sesuai dengan beban kerja dan kinerja masing-masing PNS.
“Sebelum direalisasikan agar dapat dibuatkan regulasinya melalui peraturan Walikota yang berkaitan dengan beban kerja, kinerja, dan disiplin dari PNS yang bersangkutan,” ungkap Weki Haryanto.
Fraksi PPP-Nasdem juga menyoroti Belanja Langsung yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.011.366.309,- atau naik 11.20% dari Rp. 339.382.350.872 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp.377.393.717.181 setelah perubahan untuk masing-masig SKPD pada umumnya terjadi penggeseran anggaran. Pengurangan belanja langsung dan penambahan belanja langsung.
“Kami dari fraksi PPP-Nasdem mempertanyakan apakah program/ kegiatan dana DAK bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perikanan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015. Selain itu program/kegiatan pengadaan tanah yang pada umumnya mengalami penambahan anggaran pada APBDP 2015. Pengadaan tanah pada masing-masing SKPD pengguna seperti pada dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum,
dinas sosial tenaga kerja, dinas Porbudpar, BPBd Kesebangpol, Sekretariat daerah, BKD agar dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015,” ujarnya. (isril)
