PADANGPANJANG-Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kota Padangpanjang mengakui belum melihat secara khusus apa yang menjadi prinsip dalam perubahan APBD yang diajukan Wako Hendri Arnis. Fraksi Genrindra-PKS
menyimak baru hanya sebagai peningkatan secara administrasi dalam proses penganggaran.
“Segala macam yang menyebabkan perubahan anggaran ini baik pergeseran, penambahan dan pengurangan dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, rasanya tidak perlu lagi kami ulas karena kami yakin telah dibahas intensif ditingkat Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif. Tapi kami belum melihat korelasi atau sentuhan langsung
kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Padangpanjang,” ungkap Mesra ketua Fraksi erindra-PKS pada rapat paripurna DPRD Kota Padangpanjang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap nota RAPBD-P yang telah diajukan Wako Padangpanjang sebelumnya.
Dijelaskan Mesra, Fraksi Gerindra-PKS tidak melihat penyampaian secara prinsip yang akan menjadi momentum program dan kegiatan pembangunan di Padangpanjang, yang telah sama-sama disepakati tentang kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Padangpanjang dan tertuang dalam MOU tentang 4 program percepatan pembangunan Padangpanjang untuk kurun waktu Tahun 2015 sampai tahun 2017.
“Perlu kami kritisi tentang kinerja Pemerintah Daerah dengan seluruh SKPD yang ada untuk dapat saling mendukung, sehingga APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dijalankan secara benar oleh para pelaksananya. Tentu akan menjadi catatan bagi kita semua tentang menurunnya prediket hasil pemeriksaan BPK-RI dari WTP menjadi WDP terhadap Pelaksanaan APBD tahun 2014. Beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti itu menjadi perhatian kita semua untuk memperbaikinya dimasa sekarang, dan tentunya ini dibutuhkan komitmen
Walikota dan Wakil Walikota untuk bekerjasama sebaik-baiknya denganlembaga DPRD, sehinga kedepannya kita dapat kembali meraih prediket WTP,” tambah Mesra.
Adanya beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki, seperti belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah yang erat kaitannya dalam penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Fraksi GERINDRA-PKS perlu mendapat kejelasan Pemerintah Daerah kenapa pernyataan ini terus berulang setiap tahunnya.
Demikian juga dengan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah. Perlunya peningkatan optimalisasi dan konsisten penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian anggaran belanja daerah sehingga terciptanya efisiensi dan efektifitas belanja daerah dapat ditingkatkan, karena ini erat kaitannya dengan sikap tegas Walikota secara professional dalam menempatkan aparatur. (isril)
