PAINAN- Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, mengingatkan pemerintah daerah agar serius dalam menentukan arah pembangunan di daerah. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi kepada kinerja, ekonomis, efisien, dan efektif memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nasrianto, SH Dt. Rajo Bungsu mengingatkan agar penggunaan anggaran sesuai manfaat serta kebutuhan daerah yang tepat guna dan berdaya guna untuk kemajuan daerah. Fraksi Gerindra menyarankan kepada pemerintah daerah agar memberikan teguran keras dan meminta seluruh OPD agar disiplin dan tertib administrasi guna menghindari temuan audit atau kesalahan pelaporan keuangan.
“Kami berharap semua kritikan dan saran dari masing-masing fraksi DPRD diharapkan menjadi sebuah dukungan dan Referensi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran kabupaten pesisir selatan kedepannya,” kata Nasrianto menyampaikan pendapat akhir Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026, Senin (14/9/2026).
Ia juga mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan lagi kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyebut, saat ini keadaan ekonomi yang serba sulit dengan kecil nya peluang kerja dan peluang usaha membuat masyarakat semakin terdesak.
“Fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah daerah fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten pesisir selatan dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar Fajri Sanjaya menyampaikan agar menyelaraskan perencanaan dengan pendanaan, serta menghindari tumpang tindih program antar dinas/bidang. Satu tujuan bisa dilaksanakan secara terpadu untuk menghemat biaya administrasi dan operasional.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran untuk pembangunan daerah memerlukan komitmen pimpinan, budaya hemat di seluruh jajaran pemerintahan. Anggaran yang Efisien menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk menangani masalah mendesak seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selanjutnya, Efisiensi juga harus berjalan beriringan dengan efektifitas, jangan sampai penghematan justru menurunkan kualitas layanan atau hasil pembangunan. Tujuannya adalah nilai uang yang terbaik bagi rakyat.
“Fraksi Golkar meminta agar disesuaikan dengan skala prioritas dan data nyata, hindari program dan kegiatan yang bersifat seremonial yang tidak mendukung visi dan misi daerah. Gunakan data statistik, peta kemiskinan, dan survei kebutuhan msyarakat agar anggaran tepat sasaran,” kata Fajri.
Rapat paripurna tersebut dipimipin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Darmansyah, didampingi Wakil Ketua, Hakimin, Ermizen, dan Dani Sopian. Rapat dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Sekretaris Daerah, Zainal Arifin, Forkompimda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. MIL
