AGAM – Bupati Agam Indra Catri diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam, Martias Wanto menghadiri penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam terhadap Nota Bupati Agam atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, Senin (23/10) di aula utama DPRD setempat.
Penyampaian pandangan umum disampaikan tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai juru bicara, Syafrudin, Fraksi Partai Nasdem-Hanura dengan juru bicara, Zul Ikhsan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan juru bicara, Ridwan Suhaili, Partai Demokrat dengan juru bicara, Feri Adrianto, Fraksi Partai Golkar-PBB dengan juru bicara, Arman J. Piliang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan juru bicara, Ifwaldi dan Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Erdinal.
Sidang paripurna dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman didampingi Wakil Ketua Suharman dan dihadiri para anggota DPRD, Kepala OPD dan undangan lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Feri Adrianto menyampaikan beberapa pandangan seperti anggaran dalam menetapkan program dan kegiatan Pemda harus benar-benar yang bermanfaat sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018 yang menyatakan bahwa kebijakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang bermanfaat yang dialokasikan.
Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya juga mempertanyakan tentang Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum mencapai target. Oleh sebab itu, ia meminta komitmen masing-masing OPD yang terlibat dalam memungut pajak dan retribusi daerah untuk dapat mencapai target yang telah disepakati.
Sementara itu, Arman J. Piliang Juru Bicara Fraksi Partai Golkar PBB dalam pandangannya mempertanyakan anggaran pekerjaan umum penataan ruang yang sangat rendah bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp243 miliar lebih setelah ditambah pokok-pokok pikiran, sementara kebutuhan pembangunan bidang infrastruktur masih tinggi.
“Terlepas dari itu, kami mengucapkan selamat atas anugerah piagam penghargaan yang diraih Bupati Indra Catri dari Menteri Keuangan RI atas prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit menyeluruh yang dilakukan BPK RI Terhadap laporan keuangan tahun 2016,” ujar Arman J Piliang.
Ia berharap prestasi itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi serta dapat menjadi pemicu untuk lebih bekerja keras, akuntabel, dan profesional ke depannya.
Sedangkan, Fraksi PKS melalui jubirnya Safruddin menegaskan bahwa pelayanan prima untuk masyarakat di seluruh bidang pembangunan harus menjadi target kinerja. Sebab, menurutnya, selaku pelayan masyarakat pemerintah daerah harus senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan.
Sementara, Fraksi PAN yang disampaikan Ali Fuadi salah satunya mempertanyakan tentang pembayaran lampu penerangan jalan umum yang terjadi peningkatan. Sementara kenyataan di lapangan banyak lampu penerangan jalan umum yang rusak dan tidak berfungsi.
Fraksi Partai Nasdem Hanura yang disampaikan juru bicaranya Zul Ikhsan meminta kepada Pemda untuk meningkatkan program penegakan Perda dan razia oleh instansi terkait di tahun anggaran 2018.
“Berkaitan dengan pemekaran Agam yang telah kita anggaran di 2017 agar bisa segera ditindak lanjuti prosesnya berhubung karena tahun anggaran 2017 sudah akan berakhir,” ujar Zul Ikhsan.
Sementara, Ridwan Suhaili Juru Bicara Fraksi Partai PPP dalam pandangan fraksinya menegaskan bahwa agar pemerintah daerah menganggarkan dana perawatan dan pemeliharaan jalan yang rusak dan berlobang sehingga banyak mengakibatkan kecelakaan terutama di Nagari Kampung Pinang Lubuk Basung.
Fraksi partai Gerindra yang disampaikan juru bicaranya Erdinal meminta pemerataan pembangunan. Pasalnya, belum meratanya pembangunan di kecamatan dan Nagari terutama Nagari yang terletak di perbatasan Agam dengan kabupaten lain.
Sementara itu, Sekdakab Agam, Martias Wanto kepada padangmedia.com ditemui usai paripurna mengucapakan terimakasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Agam yang telah mengagendakan sidang paripurna yang digelar hari ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Agam yang telah menyampaikan pandangan umum, berupa tanggapan, pertanyaan dan saran demi kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Agam mengucapkan terimakasih atas catatan, masukan, kritikan dan saran yang ditelah disampaikan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Agam. Intinya, kami menampung dan sependapat dengan pemikiran semua keinginan dari fraksi-fraksi atas efesiensi dalam penggunaan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018,” jelasnya.
Masukan, saran dan pandangan maupun kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi tentunya didasari dengan niat baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Agam. Pada kesempatan itu, Martias Wanto juga mengajak seluruh fraksi agar bersama-sama bersinergi membangun Kabupaten Agam kearah yang lebih baik lagi.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Kabupaten Agam, Kabupaten yang gemilang dan cermalang,” harapnya. (fajar)
