PADANG – Kelompok masyarakat bernama Forum Masyarakat Minang (FMM) meminta pemerintah menjelaskan peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua yang menelan korban jiwa. Dalam kerusuhan tersebut, beberapa orang warga perantau Minang meninggal dunia dan ribuan lainnya terpaksa pulang ke kampung halaman.
Desakan itu disampaikan FMM dalam audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (30/9/2019). FMM mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada DPR RI untuk meminta Presiden menjelaskan persoalan tersebut.
“Kami meminta DPRD Sumbar menyurati DPR RI untuk memanggil Presiden, menjelaskan kejadian ini,” kata salah seorang anggota FMM, Jelita Donal.
Dia menegaskan, kerusuhan Wamena harus menjadi perhatian karena sudah masuk ke ranah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dia juga meminta pemerintah provinsi serta pihak – pihak lain untuk ikut memberikan kontribusi nyata dalam rangka membantu korban kerusuhan. Upaya pencegahan agar tidak ada korban jiwa susulan juga harus dilakukan oleh pihak terkait.
Dalam audiensi itu, selain mempertanyakan peristiwa kerusuhan Wamena, FMM juga menyoal aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat beberapa hari sebelumnya. FMM meminta DPRD Sumatera Barat memfasilitasi agar mahasiswa yang ditangkap terkait aksi untuk dibebaskan.
Dalam kesempatan itu, FMM juga meminta pihak kepolisian untuk bersikap arif dan membebaskan mahasiswa yang dtangkap. Selain itu, FMM juga menyesali sikap Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Menurut FMM, ada informasi bahwa mahasiswa yang tertangkap akan terkena sanksi diberhentikan (Drop Out).
“Kalau memang diberhentikan, kami sangat menyayangkan sikap Rektor UNP. Masih banyak sanksi lain bisa diterapkan yang tidak membunuh karakter mahasiswa,” ulasnya.
Kedatangan FMM disambut calon ketua definitif DPRD Provinsi Sumatera Barat, Guspardi bersama beberapa orang anggota DPRD. Menurut Guspardi, pemerintah provinsi bersama DPRD Sumatera Barat juga ingin tahu kejelasan kasus kerusuhan Wamena.
“Pemprov bersama DPRD juga ingin kejelasan mengenai kasus kerusuhan di Wamena yang menimbulkan jatuh korban warga perantau Minang. Wakil Gubernur sudah langsung menuju Wamena untuk mengetahui nasib perantau di sana,” kata Supardi.
Terkait pemulangan warga perantau Sumatera Barat, Supardi menyebutkan, bagi perantau yang ingin pulang. Kalau ada yang ingin tetap bertahan, dipastikan tempat tinggal mereka berada di lingkungan aman.
“Sementara ini, Pemprov bersama DPRD Sumatera Barat hanya memastikan keselamatan warga di perantauan. Untuk proses tindak lanjut terkait kerusuhan masih ditangani pihak berwajib,” tutupnya. (fdc)
