AGAM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam tengah melakukan kajian lebih dalam terhadap rencana hibah tanah untuk SDN 07 Balingka, hibah untuk Balerong Nagari Sungai Tanang dan tanah untuk kantor perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Basung. Komisi I menilai, perlu ditinjau untuk melihat kondisi tanah yang akan dihibahkan terutama lahan untuk Kejari Lubuk Basung di Maninjau.
Komisi I DPRD Agam menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Kepala Bagian Pertanahan setempat dalam rangka mengkaji regulasi tentang permohonan hibah tersebut, Rabu (28/9). Rapat Kerja tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I Erdinal dihadiri anggota komisi antara lain Irfawaldi, Tos Helmadi, Muhammad Abrar dan Helmon Dt Hitam.
“Rapat adalah dalam rangka mengkaji regulasi tentang permohonan hibah tanah untuk Kejari Lubuk Basung, eks tanah SDN 07 Balingka dan hibah untuk Balerong Nagari Sungai Tanang,” kata Erdinal.
Dia mengungkapkan, untuk SD dan Walinagari dirasakan tidak ada masalah. Namun tanah untuk Kejari perlu ditinjau ke lapangan untuk kejelasan agar luas lahan sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, anggota Komisi I Helmon Dt Hitam mengatakan, hibah tanah untuk Kejari Lubuk Basung di Maninjau perlu ditinjau ke lapangan. DPRD Memang berharap ada perwakilan Kejari di Agam wilayah Timur. Sedangkan SDN 07 Balingka menurutnya tidak banyak persoalan karena aset pemerintah daerah yang ada di nagari harus dihapus dan dihibahkan ke nagari.
“Bagian Aset harus melakukan pendataan kembali aset-aset yang ada di nagari,” katanya.
Dia menyatakan, pada prinsipnya setuju dengan hibah tersebut namun sebelum dihibahkan perlu dilihat dulu lokasi yang akan dihibahkan.
Kepala Bagian Pertanahan Agam, Rahmat Lasmono menyatakan akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan aset dan meninjau lokasi yang rencananya akan dihibahkan.
“Kami akan menjadwalkannya dalam waktu dekat,” katanya. (fajar)
