PADANG – Pembebanan biaya jaringan pipa kepada pelanggan telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Anggota DPRD Padang banyak memberikan kritik terhadap langkah yang dilakukan oleh perusahaan penyedia air bersih bagi masyarakat tersebut.
Apalagi, langkah yang dilakukan PDAM Padang tersebut bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan program air bersih bagi masyarakat. Termasuk dalam pemenuhan target Millennium Development Goals (MDGs) bidang air minum.
Anggota Komisi III DPRD Padang, H. Maidestal Hari Mahesa menilai, langkah PDAM dengan membebankan biaya pemasangan jaringan pipa pada masyarakat hanyalah akal-akalan.
Menurutnya, itu sudah merupakan kewajiban PDAM untuk melakukan pemasangan pada lingkungan perumahan. “Masa iya, biaya tersebut dibebankan pada masyarakat. Apalagi, saat ada program sambungan rumah (SR) sebanyak 1000 unit,” ujarnya pria yang akrab dipanggil Hesa ini, di DPRD Padang, Minggu (30/4).
Menurutnya, PDAM Padang seakan ingin memindahkan tanggungjawabnya pada konsumen. “Hal ini ujarnya tidak boleh terjadi dan mesti dipertanggungjawabkan Direksi PDAM Padang,” ungkapnya. (baim)
