PADANG – Empat komisi di DPRD Kota Padang kembali melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. Kali ini Kunker dalam rangka persiapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Daerah yang dikunjungi oleh komisi-komisi DPRD tersebut adalah Komisi I dengan Koordinator Wahyu Iramana Putra kunker ke Pemerintah Kabupaten Gianjar dan DPRD Denpasar, Komisi II ke Bali dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Jakarta, Komisi III dengan Koordinator Asrizal berkunjung ke Kabupaten Penajan Paser Utara dan Balikpapan serta Komisi IV ke Bali.
“Kunjungan tersebut dilaksanakan per komisi pada waktu bersamaan, yakni 17 hingga 21 Juli 2016,” kata Kabag Humas DPRD Padang, Ermanto dari Kalimantan Timur ketika dihubungi via selulernya, Kamis (21/7).
Anggota Komisi I DPRD Padang, Azirwan mengatakan, Komisi I mengunjungi Kabupaten Gianjar menyangkut kinerja Komisi I secara umum dan memotivasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih maksimal dalam menyerap dan mengalokasikan anggaran pada APBD 2017.
Menurutnya, hal-hal yang dipelajari oleh Komisi I dari daerah yang dikunjungi terkait pelayanan publik yakni pelayanan sarana dan prasarana termasuk permasalahan perizinan. Hal tersebut diperlukan untuk semakin memaksimalkan pelayanan publik di Kota Padang dan memberikan yang terbaik pada masyarakat.
“Keadaan yang perlu dipelajari dari pelayanan sarana prasarana di daerah itu ialah saling terkoneksinya segala pelayanan dengan waktu yang jelas sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat langsung dihitung,” ungkapnya.
Bahkan, dengan pelayanan yang baik itu, PAD di Kabupaten Gianjar dan Denpasar 50 persen lebih tinggi dari Padang. Itu dapat menjadi perbandingan agar bisa disinergikan ke Padang.
Azirwan menegaskan, jika nantinya PAD di Padang tidak dapat diserap dan dialokasikan maksimal pada APBD 2017, maka kepala SKPD terkait dianggap tidak bekerja dengan baik dan lebih baik dicopot saja.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim menjelaskan, kunjungan ke Kalimantan Timur bertujuan mencari masukan tentang penataan lingkungan. Apalagi saat ini Padang sedang gencar-gencarnya memindahkan pusat pemerintahan pasca gempa 2009 ke kawasan by pass.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Edi Endrizal menilai, saat ini anggota dewan seharusnya tidak hanya melaksanakan kunker saja, melainkan menjalankan kewajibannya secara maksimal. “Jangan hanya mengutamakan kunker tanpa ada implementasinya ke daerah,” ujarnya. (baim)
