PADANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Aprianto mengkritik rencana Pemko Padang menambah suntikan modal sebesar Rp3 miliar bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dan Rp5 miliar untuk pendirian Perusda, Padang Sejahtera Mandiri. Rencana penambahan modal untuk PDAM dan pendirian Perusda tersebut disampaikan Wako Padang, Mahyeldi Dt Marajo saat rapat paripurna tentang KUA-PPAS Padang 2017, Senin (24/10) lalu.
Menurut Aprianto, rencana investasi pada dua perusahaan milik daerah itu seperti hanya minta stempel dari dewan karena tak ada pembicaraan sebelumnya. Aprianto menegaskan, dirinya tak alergi dengan rencana investasi oleh Pemko Padang di tahun 2017 nanti. Namun, sebagai anggota DPRD Padang, dirinya merasa Pemko Padang belum menjelaskan urgensi rencana investasi ini ke legislatif.
“Perilaku Pemko Padang ini seperti pepatah Minang ‘memberi kato masak, bukan kato baiyo’ pada DPRD. Sepertinya, DPRD ini hanya tukang stempel legalisasi anggaran saja di mata Pemko,” ungkap Aprianto kepada padangmedia.com, Jum’at (28/10).
Padahal, katanya, semangat kato baiyo tersebut sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini.
Aprianto juga menyorot kinerja PDAM yang masih buruk. Setiap kali hujan lebat, kualitas airnya jadi buruk. Sebaliknya, saat kemarau, sejumlah sumur bornya kekeringan sehingga warga tak mendapat pasokan air bersih sebagaimana mestinya.
“Pertanyaannya sekarang, anggaran Rp3 miliar ini mau dibelanjakan untuk kebutuhan apa?” kata anggota DPRD Dapil Padang Timur dan Padang Selatan tersebut mempertanyakan.
Seharusnya, manajemen PDAM berinisiatif menyosialisasikan rencana bisnisnya kepada stakeholder terkait. Jika dinilai memang urgen, bisa saja dewan memberikan porsi anggaran lebih banyak lagi, ujarnya.
Begitu juga dengan suntikan modal pada pendirian Perusahaan Daerah Padang Sejahteta Mandiri sebesar Rp5 miliar. Aprianto meminta Mahyeldi-Emzalmi untuk terbuka soal pendirian perusda tersebut.
Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Mahyeldi-Emzalmi masih punya hutang janji politik, yaitu menciptakan 10 ribu usahawan baru selama 5 tahun menjabat di Kota Padang ini. Hingga sekarang belum jelas wujudnya. Jika Perusda Padang Sejahtera Mandiri itu didirikan untuk mensupport visi-misi Wako-Wawako tersebut, politisi PDI Perjuangan itu mengaku tak akan menghalangi. Hanya saja, harus dijelaskan kepada anggota dewan dan publik.
“Mari terbuka saja, jangan ada dusta di antara kita,” ungkap Aprianto. (baim)
