PADANG – Kenaikan angka pengangguran di Sumatera Barat diindikasikan sebagai ketidakberhasilan pemerintah provinsi menggaet investasi. Meskipun angka kenaikan tipis, sekitar 0,35 persen, namun hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Meningkatnya angka pengangguran akan sangat berdampak besar terhadap ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat’
Juru Bicara Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Nofrizon mengungkapkan hal itu dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) APBD Sumatera Barat tahun 2017, Kamis (11/8).
“Kenaikan angka pengangguran dari 6,5 persen tahun sebelumnya menjadi 6,85 persen dapat diindikasikan sebagai ketidakberhasilan pemerintah dalam meraih investasi masuk ke Sumatera Barat,” katanya.
Selain kurang berhasil meraih investasi, dia menyebutkan kenaikan angka pengangguran tersebut juga merupakan dampak dari tidak maksimalnya pelaksanaan program-program padat karya. Nofrizon meminta penjelasan kepada Gubernur Sumatera Barat mengenai penyebab kenaikan tersebut untuk bisa dijadikan bahasan dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan dimaksud.
Dia menegaskan, masalah pengangguran harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Upaya-upaya mendatangkan investasi, ketersediaan lapangan kerja dan membuka kesempatan kerja harus lebih digiatkan lagi sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RKUA PPAS APBD tahun 2017 tersebut dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim. Rapat paripurna dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. (feb)
