PADANG – DPRD Kota Padang menyayangkan rendahnya realisasi belanja tidak langsung, khususnya bantuan sosial (bansos) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Bansos yang dianggarkan sebesar Rp5,62 miliar hanya terealisasi Rp437,46 juta atau 7,78 persen saja.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Padang, Faisal Nasir menyampaikan, berdasarkan rapat pembahasan bersama, rendahnya realisasi bansos disebabkan karena data warga miskin yang berhak menerima bansos perseorangan sangat sedikit.
“Dalam hal ini kami sangat menyayangkan sekali karena data yang digunakan hanya data tahun 2013 dan 2014. Seharusnya pemerintah setempat mempertimbangkan data di lapangan. Jangan sampai menghambat masyarakat yang betul-betul berhak menerima tidak terealisasikan karena adanya kepentingan politik,” ujarnya.
Ke depan, ia berharap perlu dilakukan pendataan kembali karena data di lapangan saat ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapat bansos. “Saat ini berlaku Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun mirisnya masyarakat yang dulunya punya Jamkesmas atau Jamkesda tidak terdata kembali, bahkan tidak masuk kategori miskin,” jelasnya.
Dikatakan Faisal, dari kunjungan anggota dewan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu diketahui bahwa bansos sudah diperbolehkan sehingga ke depan seharusnya tidak ada lagi masalah. Selain itu, belanja tidak langsung lainnya yakni hibah pada lembaga sebenarnya juga tidak masalah.
“Jangan sampai dana itu tidak dicairkan karena akan masuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa dan tidak dapat digunakan,” kata Faisal. Menurutnya, yang terpenting adalah ada legalitas jelas dan ada rekomendasi dari SKPD bersangkutan atau tidak harus dari pusat.
Sementara, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah secara umum menyampaikan, belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bansos dan bantuan keuangan pada tahun anggaran 2015 terealisasi 81,67 persen. Jumlahnya meningkat dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp1,52 triliun. Pada tahun 2015, belanja operasi atau pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemko dianggarkan Rp2,03 triliun dan telah direalisasikan Rp1,66 triliun, meningkat Rp140,75 miliar atau 9,26 persen. (baim)
