PADANG – Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Padang, Zaharman SH mengaku gerah dengan kondisi saat ini di mana antara pimpinan DPRD Kota Padang tidak ada kekompakan.
“Saya gerah saja melihat kondisi saat ini. Komunikasi antara mereka tidak ada sama sekali. Saya menyesalkan kondisi ini akan berpengaruh kepada kinerja dewan. Sebab, jika kondisi seperti saat ini tetap berlanjut pastinya akan melemahkan kinerja dewan dan posisi DPRD Kota Padang di mata mitra kerja,” katanya kepada padangmedia.com, Selasa (25/8).
Zaharman mengatakan, kondisi seperti itu menjadikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak dapat bekerja dengan baik.
Terkait dengan kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra dari ruang kerjanya mengakui kurang baiknya komunikasi antar pimpinan dewan saat ini. Akibatnya, kinerja DPRD Kota Padang sangat terganggu.
Kondisi itu dibuktikan dengan banyaknya surat yang masuk ke DPRD Kota Padang, akan tetapi tidak diproses dengan cepat dan malah menumpuk di meja pimpinan yang lain. “Kita tidak jelas mana yang sudah diproses dan mana yang belum dari surat dan laporan yang masuk,” ujarnya.
Di antara surat tersebut misalnya, surat rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang tentang dugaan kasus Ketua DPRD Padang, Erisman Chaniago, surat pergantian Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari DPP PPP, kemudian surat tata beracara BK DPRD Kota Padang dan surat-surat yang masuk dari masyarakat, jelas Wahyu.
Dikatakan Wahyu, seharusnya pimpinan dewan bersifat kolektif kologial. Jika ketua dewan berhalangan, maka dapat dilimpahkan kepada pimpinan lain yang ada.
“Tidak harus ketua, akibatnya sangat menganggu kinerja dewan,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.(baim)
