PADANGMEDIA.COM – Tujuh gubernur dan lima bupati se Indonesia menandatangani kesepakatan penyelamatan danau sebagai prioritas nasional, Selasa (26/3/2019) di Gedung Manggala Whanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuh Gubernur yang menandatangi adalah Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua. Sementara itu 5 Bupati yang menandatangi adalah Bupati Agam, Bangli, Kapuas Hulu, Luwu Timur, Minahasa.
Kegiatan yang dihadiri Kepala BNPB Letjen. TNI. Doni Munardo, Menteri PUPR dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut mencapai beberapa poin kesimpulan yang bertujuan untuk penyelamatan ekosistem danau. Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari dua pertemuan sebelumnya, yaitu Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali pada tahun 2009 dan Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) yang diluncurkan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II di Semarang.
Terdapat 4 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Gubernur dan Bupati yang menghadiri acara itu, yakni :
- Melaksanakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.
-
Mengintegrasikan Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam RPJMD Provinsi/Kabupaten, Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah terkait dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
-
Mengoptimalkan peran kelembagaan danau, baik Pokja, Tim atau Badan yang telah dibentuk oleh Gubernur/Bupati untuk mengawal pelaksanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
-
Melaksanakan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan Danau Prioritas Nasional yang sehat dan lestari.
Bupati Agam yang turut hadir pada kegiatan tersebut menyambut baik kesepakatan itu. Ia berharap kesepatakan tersebut bisa ditindaklanjuti secara maksimal di daerah.
“Tentu kami di Agam yang memiliki Danau Maninjau bersyukur dengan adanya kesepakatan ini. Ini adalah bentuk komitmen yang sejalan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Tentu hasilnya harus lebih maksimal,” ujarnya.
(https://padangmedia.com/persoalan-danau-maninjau-harus-segera-dituntaskan/)
(https://padangmedia.com/upaya-penyelamatan-danau-maninjau-harus-dilakukan-secara-bersama/)
Indra Catri juga menyatakan akan membawa nota kesepakatan ini untuk menjadi pijakan dan referensi dalam upaya penyelamatan Danau Maninjau, menuju danau yang sehat dan lestari, sesuai dengan poin yang ada pada kesepakatan. (fajar/*)
