Febry Chaniago – Laman 792 – Padang Media

PADANG – Pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) memasuki tahap penyampaian pandangan DPRD dan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan pandangan fraksi terhadap tiga Ranperda usulan pemerintah provinsi sementara gubernur menyampaikan pandangan terhadap satu Ranperda usul prakarsa DPRD. Rapat paripurna penyampaian pandangan tersebut berlangsung Senin (7/5). Ranperda usulan pemerintah yang mendapat pandangan umum fraksi … Baca Selengkapnya

  PADANG – Satu bangunan asrama dua lantai akan berdiri di lahan milik Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI), Koto Tangah Padang. Gedung yang rencananya akan difungsikan sebagai asrama puteri itu bernilai lebih dari Rp6 miliar di atas lahan seluas 3 ribu meter persegi. Rusunawa Ponpes MTI itu dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja … Baca Selengkapnya

PAINAN- Melalui gelaran diskusi bertajuk “Ngopi Bareng”, Dr. H. Alirman Sori memancing gairah berpolitik masyarakat. Sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia menuntut masyarakat untuk cerdas dalam berpolitik. Alirman Sori, tokoh politik muda Sumatera Barat asal Kabupaten Pesisir Selatan sangat memahami, pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas. “Sebagai negara demokrasi, masyarakat harus diberi … Baca Selengkapnya

PADANG – Demam Liga Dangdut Indonesia (LIDA) mewabah hingga ke seantero tanah air. Ajang pencarian bakat yang telah memasuki konser final hingga tanggal 14 Mei 2018 mendatang ini telah menyedot perhatian seluruh pemirsa televisi tanah air. Ajang pencarian bakat produksi stasiun televisi swasta INDOSIAR ini telah dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) karena diikuti 11 … Baca Selengkapnya

PADANG – Tekanan inflasi Sumatera Barat pada bulan April 2018 menurun dibanding bulan sebelumnya. Setelah sempat melaju ke angka 0,31 persen (month to month/mtm), pada April inflasi kembali melambat ke angka 0,02 persen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat Endy Dwi Tjahjono selaku Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan … Baca Selengkapnya

PADANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menjadwalkan debat kandidat pasangan calon walikota – wakil walikota Padang pada 7 Mei 2018 mendatang. Jadwal tersebut sedikit terlambat karena mestinya digelar mulai 3 Mei 2018. Ketua KPU Kota Padang Muhammad Sawati menjelaskan, mundurnya jadwal debat kandidat tersebut disebabkan karena belum mendapat lokasi untuk menggelar kegiatan. Ruang … Baca Selengkapnya

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Panitia Khusus (Pansus) Ranperda GAKY DPRD Sumatera Barat akan menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait rencana tersebut. “Kami akan menyurati Kemendagri untuk menyampaikan rencana untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ini,” kata … Baca Selengkapnya

PADANG – Proses eksekusi sebidang tanah di kawasan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah, Padang, Kamis (3/5) berlangsung ricuh. Puluhan warga yang menolak eksekusi menghadang petugas dengan memasang barikade dan membakar ban bekas di tengah jalan. Warga dari Kaum suku Balai Mansiang yang menolak eksekusi langsung menghadang begitu melihat kedatangan petugas kepolisian untuk mengawal proses eksekusi … Baca Selengkapnya

PADANG – Mengawali masa sidang kedua tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai menggarap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tiga Ranperda merupakan yang diajukan pemerintah daerah sementara satu Ranperda merupakan hak usul prakarsa DPRD. Tiga Ranperda yang diajukan pemerinta provinsi Sumatera Barat adalah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja … Baca Selengkapnya

PADANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) diawasi dengan ketat. Pemerintah provinsi hendaknya melakukan pengawasan ketat tersebut agar kaum pekerja tidak diperlakukan tidak adil oleh perusahaan tempatnya bekerja. “UMP merupakan kesepakatan pihak-pihak kaum pekerja, perusahaan dengan fasilitasi pemerintah. Ini hendaknya diawasi dengan … Baca Selengkapnya