PADANG – Masyarakat di Sumatera Barat harus meningkatkan kesiagaan menghadapi bencana alam. Berada di daerah rawan bencana, kesiapsiagaan harus terus dipupuk untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, baik kerugian materi, terutama sekali korban jiwa. Hal itu ditegaskan Pengurus pusat Palang Merah Indonesia (PMI) Dr. H. Alirman Sori saat memberikan pembekalan kepada Kelompok Siaga Bencana (KSB) Banuaran … Baca Selengkapnya
Febry Chaniago
JAKARTA – Hari ini, Viu Indonesia, layanan video OTT, mengumumkan dua belas finalis dari Viu Pitching Forum 2019. Setelah melakukan roadshow Dialog Film sejak Januari hingga Februari 2019 di sepuluh kota yaitu Yogyakarta, Bandung, Padang, Manado, Balikpapan, Surabaya, Bali, Tangerang, Medan, & Jakarta, Viu telah menerima lebih dari dua ratus proposal ide cerita. Dibuka pada … Baca Selengkapnya
PAINAN – Pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menjaring sebanyak hampir 13 ribu orang. Sementara kebutuhan tenaga yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 10.353 orang. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar menyebutkan, jumlah penerimaan per kecamatan beragam, sesuai dengan jumlah TPS. … Baca Selengkapnya
PADANG – Koordinator Bidang Media Online Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Barat Nita Indrawati menjadi salah seorang narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (12/3). Bimtek Pengelolaa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Media Online tersebut bertujuan mewujudkan pemerintahaan yang bersih, transparan dan partisipatif sekaligus dalam rangka … Baca Selengkapnya
PADANG – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat meminta siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Padang tetap mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa. Para siswa harus mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Ujian Nasional (UN) yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Hidayat saat menerima kedatangan ratusan siswa Kelas … Baca Selengkapnya
PADANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat makin mempertajam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau, menjelang pengesahan yang rencananya akan dilakukan pada awal April 2019 mendatang. Penataan kembali kawasan danau serta solusi bagi masyarakat sekitar kawasan menjadi pembahasan penting sebelum rancangan produk hukum daerah itu ditetapkan. … Baca Selengkapnya
PADANG – Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau melakukan pemetaan geografis sekitar kawasan danau. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan muatan regulasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi danau seperti sedia kala. Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Taufik Hidayat menyatakan, tim pembahas akan memetakan geografis kawasan Danau Maninjau secara detail … Baca Selengkapnya
PADANG – Puluhan aktivis perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat, menggelar aksi bungkam (diam), Jumat (8/3). Aksi itu digelar dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia yang diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah agar serius menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Aksi diam yang dilakukan para aktivis perempuan itu diwarnai dengan membawa spanduk bertuliskan desakan agar RUU Penghapusan … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Sedikitnya 12 ribu lebih keluarga (KK) terdampak bencana banjir yang melanda 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Bencana banjir dipicu oleh curah hujan tinggi akibat fenomena Madden Julian Oscillation (MJ) di Samudera Pasifik yang membawa massa udara basah ayng diperkirakan akan bertahan hingga satu pekan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional … Baca Selengkapnya
PADANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muzli M Nur berharap adanya pengalihan kewenangan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) ke pemerintah pusat. BLK sebagai pusat pembekalan tenaga kerja harus memiliki sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan biaya untuk itu cukup besar, sehingga perlu campur tangan pemerintah pusat. … Baca Selengkapnya