PAINAN- Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Zulhendri Caniago mengimbau masyarakat Pesisir Selatan (Pessel) untuk menghentikan segala macam bentuk demo-demo atau aksi unjuk rasa terkait pilkada ataupun persoalan hukum yang saat ini dihadapi oleh bupati terpilih.
“Kepada masyarakat Pessel baik yang mendukung bupati terpilih ataupun tidak, hentikanlah demo-demo atau aksi tersebut,” imbau Zulhendri, Jumat (19/3) pagi.
Zulhendri menilai aksi-aksi tersebut tidak menyelesaikan persoalan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sengketa pemilihan dan kepala daerah terpilih sudah dilantik Gubernur Sumbar atas nama Menteri Dalam Negeri.
“Aksi itu terkesan mengintervensi sana-sini, keputusan MK itu sudah final, pertama dan terakhir,” sebutnya.
Dikatakan, masalah hukum yang menjerat Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar adalah murni masalah hukum dan tidak ada kaitan dengan proses pilkada.
“Tidak boleh lagi masyarakat menekan-menekan institusi peradilan atau pemerintah,” sebutnya.
“Biarkanlah hukum berbicara dan kita sebagai warga negara yang baik tentu akan patuh dan taat kepada aturan hukum yang berlaku,” tambahnya
Ia berharap agar masyarakat dapat menahan diri dan menjaga keamanan dan ketertiban di Pessel terutama di masa pandemi Covid-19.
“Kami dari rantau menyerukan, mari jaga persatuan dan kesatuan masyarakat Pessel dimanapun berada. Kita dukung bersama-sama Bupati dan Wakil Bupati terpilih, siapapun itu orangnya, persoalan hukum biarlah berjalan dengan sendirinya,” tutupnya. (Zal)
