PAINAN – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Sistem Informasi Desa (SID) yang menyediakan informasi tentang 74 ribuan desa di seluruh Indonesia.
Melalui SID, masyarakat dapat mengakses informasi yang utuh tentang desa. Mulai dari profil hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa.
Meski baru dirilis Kemendes PDTT, ternyata sistem yang sama telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kabupaten Pessel, Wendi menyebutkan, nagari (desa) telah memiliki SINar atau Sistem Informasi Nagari.
“Kami sudah beberapa tahun terakhir memiliki SINar atau Sistem Informasi Nagari yang menyediakan informasi penting seputar nagari” ujarnya, Selasa (28/12/2020).
Menurut Wendi, fitur informasi yang ada di SINar juga hampir sama dengan yang ada di SID. Menyediakan informasi tentang nagari yang dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat.
“Jika SID bersifat nasional dan tentu datanya bersifat umum, namun SINar lebih spesifik, dilengkapi dokumentasi dan info grafis lainnya” terangnya.
Dengan adanya SID maupun SINar, masyarakat dapat memantau langsung agenda nagari dan penggunaan dan realisasi APB nagari di Pesisir Selatan khususnya.
“Seluruh anggaran nagari dapat dipantau. Pendapatan, belanja maupun pembiayaan oleh masyarakat” ujarnya.
Wendi berharap dengan makin berkembangnya teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan tranparansi penggunaan dana desa.
“Karena itu, nagari – nagari juga makin baik, dan buktinya, IDM nagari di Pessel juga makin membaik” akunya.
SID dikembangkan oleh Kemendes PDTT sebagai upaya transparansi dana desa. Sementara SINar yang menyediakan data detail nagari diharapkan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan terkait nagari.
Wendi menambahkan, bahkan pemerintahan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan juga telah menggunakan aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Aplikasi tersebut mencatat secara real time pengelolaan APB nagari. (rilis)
