PADANG – Sektor Pariwisata menjadi salah satu program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat lima tahun ke depan (2016-2021). Sementara pembangunan mental dan pengamalan keagamaan menjadi fokus utama bersama reformasi birokrasi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (12/7). Menurutnya, pembangunan sektor pariwisata juga akan ditunjang dengan pembangunan infrastruktur jalan sehingga geliat pariwisata akan terwujud secara maksimal.
“Sektor pariwisata menjadi salah satu program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan dengan ditunjang peningkatan pembangunan infrastruktur jalan,” jelasnya usai penyampaian nota pengantar Ranperda RPJMD.
Nasrul menyebutkan, rancangan pembangunan lima tahun ke depan disusun untuk mewujudkan visi dan misi gubernur-wakil gubernur terpilih, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJM Nasional. Visi dan misi itu dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur dengan indikator yang daat dijadikan dasar pencapaian target keberhasilan.
“Ada 20 tujuan yang dirumuskan dan 47 sasaran yang akan diwujudkan lima tahun ke depan. Untuk mewujudkannya, ada 304 arah kebijakan dan 160 program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD,” ujarnya.
Dia menambahkan, penyusunan RPJMD 2016-2021 juga memperhatikan program pada RPJMD 2010-2015 yang belum sepenuhnya dapat dicapai. Program yang dirasakan sangat penting dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan visi dan misi serta RPJPD dan RPJMN akan tetap dilanjutkan.
Selain hal tersebut, dia juga mengungkapkan, derajat kesehatan masyarakat, peningkatan produksi pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat juga menjadi hal yang tak kalah penting yang dirumuskan dalam RPJMD tersebut. Kebijakan pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah.
Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal juga dituangkan dalam Ranperda RPJMD yang akan dikupas oleh DPRD selama masa tiga belas hari kerja tersebut. Disamping itu juga program pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano usai memimpin rapat paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda RPJMD tersebut menjelaskan, DPRD akan membahas dan mengupas Rancangan RPJMD yang diajukan secara mendetail. Meskipun dalam alokasi waktu yang tergolong kasip, ia optimis pembahasan akan tetap berjalan maksimal.
“DPRD sekaligus telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RPJMD dan akan bekerja secara maksimal sesuai alokasi waktu yang tinggal 13 hari lagi untuk menetapkan RPJMD,” kata Arkadius.
Dia menegaskan, pembahasan akan dilakukan secara intensif dalam rangka menghasilkan rancangan pembangunan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. RPJMD merupakan arah dan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. (feb)
