PADANG PANJANG — Rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin yang melintasi Kota Padang Panjang dan dilengkapi akses keluar tol (exit tol) diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong Padang Panjang berkembang menjadi kota tujuan.
Namun, dampak pembangunan terhadap lahan pertanian dan jaringan irigasi masyarakat perlu menjadi perhatian serius. Hal tersebut disampaikan Waliikota Padang Panjang Hendri Arnis dalam kegiatan Pre-Sosialisasi dan Dialog Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin di Gedung M. Sjafei, Rabu (28/10).
Wako Hendri menyambut positif rencana pembangunan tersebut dan mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi serta dialog bersama masyarakat. Menurutnya, kehadiran jalan tol merupakan peluang strategis untuk mempercepat pergerakan ekonomi, mempermudah mobilitas masyarakat, dan memangkas waktu tempuh perjalanan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sosialisasi dan dialog ini. Kehadiran jalan tol diharapkan dapat mempercepat pergerakan perekonomian, mempermudah mobilisasi masyarakat, serta memangkas waktu tempuh perjalanan,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan exit tol di Padang Panjang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, tantangan daerah bukan hanya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan, tetapi juga menyiapkan sektor-sektor pendukung agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita berharap Padang Panjang tidak hanya menjadi kota perlintasan, tetapi juga menjadi kota tujuan. Dengan adanya akses tol, kita ingin aktivitas ekonomi semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” harapnya.
Meski mendukung rencana pembangunan, Hendri mengingatkan agar perencanaan trase dan pelaksanaan proyek memperhatikan dampak terhadap lahan milik masyarakat, khususnya lahan pertanian, serta keberlangsungan jaringan irigasi yang menunjang aktivitas pertanian.
“Kami tidak menolak pembangunan ini. Namun, apabila ada lahan masyarakat yang terdampak, mohon dicarikan solusi yang baik. Jangan sampai pembangunan mengganggu sistem irigasi, terutama yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh persoalan yang berpotensi muncul dapat dibahas secara terbuka dengan melibatkan Pemerintah, penyelenggara pembangunan, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak serta kepentingan warga.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan, pembangunan lanjutan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di Sumatera Barat.
Menurutnya, kondisi sejumlah jalur penghubung yang rawan longsor dan kemacetan, termasuk jalur kawasan Singgalang Kariang yang disampaikannya dalam dialog, menunjukkan perlunya alternatif infrastruktur yang dapat mendukung perjalanan lebih aman dan efisien.
“Jalan tol ini merupakan kebutuhan. Kita membutuhkan terobosan untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar agar mobilitas masyarakat semakin baik dan konektivitas antardaerah semakin lancar,” ungkap Andre.
Ia menilai, kelanjutan ruas tol dari Sicincin menuju Bukittinggi yang direncanakan melintasi Padang Panjang memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk sektor transportasi, tetapi juga bagi pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Meski demikian, Andre mengingatkan agar aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam perencanaan. Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dampak terhadap lahan pertanian, keberlanjutan irigasi sawah, serta kebutuhan akses penghubung masyarakat perlu dikaji secara menyeluruh.
“Semua harus dikaji dengan baik, termasuk dampak terhadap pertanian, irigasi sawah yang terdampak, dan kebutuhan akses penghubung masyarakat. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi kepentingan masyarakat juga harus tetap terlindungi,” ujarnya.
Andre juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembangunan dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui koordinasi dengan pihak terkait. “Kami akan mengawal dan tidak akan lepas tangan. Kita ingin pembangunan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumbar,” tegasnya.
Selain pembangunan jalan tol, Andre menyampaikan rencana pengembangan konektivitas transportasi lainnya di Sumbar. Ia menyebutkan, pembangunan tol ditargetkan berlanjut pada awal 2027, sedangkan reaktivasi jalur kereta api dari Kayu Tanam menuju Padang Panjang direncanakan pada pertengahan 2027.
Menurutnya, pengembangan jalan tol dan jalur kereta api diharapkan dapat saling melengkapi, memberikan lebih banyak pilihan transportasi, serta memperkuat konektivitas kawasan di Sumatera Barat.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro mengungkapkan, rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin akan melintasi wilayah Padang Panjang dan dilengkapi akses keluar tol.
Berdasarkan pemaparan dalam kegiatan tersebut, panjang jalan utama (main road) yang berada di wilayah Padang Panjang diperkirakan mencapai 4,8 kilometer, dengan panjang jalan akses sekitar 1,5 kilometer. Sementara itu, bidang tanah yang terdata dalam rencana pembangunan di wilayah Padang Panjang mencapai 352 bidang, dengan luas keseluruhan sekitar 56,84 hektare.
Koentjoro berharap rencana pembangunan tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan agar tahapan persiapan dapat berjalan dengan baik.
Sosialisasi dan dialog sejak tahap awal dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana trase, kebutuhan lahan, potensi dampak pembangunan, serta langkah-langkah penanganan yang disiapkan.
Keterlibatan niniak mamak, bundo kanduang, tokoh adat, dan tokoh masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses komunikasi, mengingat pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan tanah, kehidupan sosial, dan keberlanjutan ekonomi warga.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan masyarakat diharapkan mulai mempersiapkan diri untuk menangkap peluang ekonomi yang berpotensi muncul dari keberadaan exit tol. Pengembangan destinasi wisata, kuliner, pusat perdagangan, UMKM, serta layanan bagi pengguna jalan dapat menjadi sektor yang diperkuat.
Dengan persiapan yang matang, keberadaan jalan tol diharapkan tidak hanya memperlancar transportasi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi Padang Panjang.
Pemerintah Kota berharap rencana pembangunan tersebut dapat berjalan melalui koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara pembangunan, dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian, keberlanjutan irigasi, kelestarian lingkungan, serta hak-hak masyarakat yang terdampak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya Sugeng Rochadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Wakil Walikota Padang Panjang, Allex Saputra, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lurah terkait, niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, tokoh adat Kanagarian Gunuang serta pihak terkait lainnya. (de)
