PADANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Padang melakukan aksi damai ke gedung DPRD Kota Padang, Jum’at (28/10) sore. Dalam Aksi damai tersebut, para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Save Mui tentang penista Agama dan Evaluasi pemerintahan Jokowi JK”.
Salah seorang orator aksi, Wandi mengatakan, aksi tersebut selain memanfaatkan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, juga untuk menindaklanjuti atas belum terealisasikannya tuntutan aspirasi mahasiswa yang sebelumnya telah dilakukan oleh OKP Cipayung pada 20 oktober 2016 atau tepatnya 2 tahun pemerintahan Jokowi-Jk.
Selain itu, aksi tersebut juga merupakan upaya penolakan terhadap isu wancana pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembubaran MUI dinilai telah meremehkan para ulama yang ada di seluruh Indonesia.
IMM Kota Padang meminta Pemda untuk ikut mendukung dan mengawal penyampaian 11 tuntutan aspirasi kepada pemerintah yang sebelumnya telah dilakukan pada aksi evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK dengan menandatangani petisi dan menolak pembubaran MUI. Adapun 11 tuntutan aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh OKP mahasiswa Cipayung di antaranya meminta pemerintah melakukan pemertaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia, menyelesaikan kasus-kasus kebakaran huta dan lahan di Indonesia, meminta pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, serta meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
Anggota DPRD Padang Fraksi PKS, Budiman SAg yang menyambut aksi IMM tersebut menyampaikan, pihaknya sangat mendukung aksi damai mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Selain itu, pihak juga menolak adanya wacana pembubaran MUI. Karena, apabila MUI dibubarkan akan dapat menimbulkan konflik agama yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia.
“DPRD Padang akan mendorong kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan IMM. Selain itu, aksi yang dilakukan mahasiswa di beberapa daerah Indonesia kiranya dapat menjadikan perhatian bagi pihak terkait baik itu pemerintah maupun Polri,” ungkapnya. (baim)
