PADANG – Puluhan masyarakat Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (31/5). Melalui DPRD Provinsi, masyarakat meminta perbaikan jembatan yang putus dan kerusakan beberapa sarana infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu.
Kedatangan warga Pasia Nan Tigo disambut Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi, Dinas PSDA Provinsi, Balai Air wilayah V dan BPBD Provinsi. Sayangnya, tidak satu pun dari Pemerintah Kota Padang yang ikut menerima warga, padahal juga diundang dalam pertemuan tersebut.
Ketua RW 09 Kelurahan Pasia Nan Tigo Jamaluddin mengatakan, jembatan Muaro Baru yang putus akibat banjir bandang adalah akses satu-satunya bagi warga. Sejak putus dilanda banjir, jembatan tersebut belum diperbaiki.
Selain jembatan, bibir sungai juga terkikis oleh abrasi sepanjang lebh kurang 100 meter. Kondisi jalan satu-satunya akses masyarakat juga rusak dengan kondisi 40 sampai 50 persen saja.
“Kami sudah dua kali mengirimkan surat memberitahukan kondisi ini ke Pemprov namun hasilnya nihil sementara kondisinya semakin parah. Pinggir sungai terban dan air sudah masuk ke rumah masyarakat,” katanya.
Dia berharap, melalui DPRD, dapat mendesak pemerintah provinsi untuk memperbaiki jembatan tersebut, termasuk perbaikan jalan dan penanganan abrasi. Warga mengkhawatirkan, kondisi yang dihadapi ini akan menimbulkan korban karena mengancam keselamatan warga.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Kota Padang Taufik Hidayat kepada Komisi IV menambahkan, belasan ribu warga Pasia Nan Tigo menggunakan jembatan yang baru dibangun itu sebagai akses. Jika tidak segera diperbaiki, keterisoliran warga akan berlangsung semakin lama.
“Sementara ini, dibangun jembatan darurat sebagai akses masyarakat yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Namun, kaki jembatan semakin rusak oleh kikisan abrasi sehingga pondasi jembatan sudah jatuh masuk sungai,” terangnya.
Puluhan rumah warga di dekat jembatan Muaro Baru menurut Taufik saat ini terancam terkikis abrasi, jika tidak segera ditanggulangi. Untuk itu, menyambung lidah masyarakat, dia berharap agar kondisi tersebut dapat diatasi melalui anggaran tanggap darurat kebencanaan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Marlis menyayangkan Pemko Padang yang dinilai tidak tanggap terhadap persoalan masyarakat. Mestinya kondisi seperti itu harus ditanggulangi secara bersama-sama dan pihak terkait di Pemko Padang mestinya lebih pro aktif karena berada di wilayahnya.
“Kami sangat menyayangkan tidak pro aktifnya Pemko Padang menyikapi persoalan yang dihadapi warganya. Mestinya kondisi ini harus mendapat respon karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat,” katanya.
BPBD PK Kota Padang, menurut Marlis diundang dalam pertemuan tersebut namun tidak memenuhi undangan DPRD. Padahal, pertemuan itu, katanya, sangat penting untuk mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.
“Pemko Padang tidak pro aktif, tidak ada tanggapan atau tindakan yang dilakukan. Bahkan diundang pun untuk mencari solusi penanganannya tidak datang,” lanjutnya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat Pagar Negara menerangkan, secara tanggap darurat kondisi itu sudah lewat. Seharusnya BPBD Kota Padang menyampaikan surat resmi ke BPBD Provinsi untuk diteruskan ke BNPB sehingga bisa meminta pembiayaan melalui dana kebencanaan pemerintah pusat.
Sementara Kabid Bina Teknik Dinas Prasjal Tarkim Sumatera Barat Eko Erlambang menyatakan akan mencoba mengajukan anggaran untuk perbaikan jembatan pada APBD perubahan 2016. Dia memperkirakan kebutuhan dana perbaikan sekitar Rp1 miliar.
Kepala Seksi Pelaksana Balai Sungai Wiayah V Nalfian menyatakan akan mencoba menindaklanjuti sebagai penanganan awal terhadap kondisi abrasi sungai. Bisa saja dengan melakukan penguatan tebing sungai atau upaya lainnya, tergantung dari hasil koordinasi dan kondisi di lapangan. Namun untuk penuntasannya akan dilakukan pada tahun anggaran mendatang. (feb)
