PADANG- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kedatangan Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) Sekolah Menengah kejuruan (SMK) se-Sumatera Barat, Senin (20/1/2025). Kedatangan tersebut untuk menyampaikan beberapa keluhan yang dihadapi sekolah swasta seperti persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan sebagainya.
Ketua FKKS SMK Swasta Sumatera Barat Zardoni menyampaikan, system PPDB dinilai sering merugikan sekolah swasta. Kebijakan terkait PPDB sering berubah dan setiap tahun dirasakan sangat merugikan sekolah swasta untuk mendapatkan peserta didik.
“Sering juga terjadi setelah pendaftaran ditutup sekolah negeri masih menerima siswa, kebijakannya sering berubah-ubah sehingga sekolah swasta kesulitan mendapatkan peserta didik,” ungkapnya.
Melalui pertemuan itu, Zardoni menyampaikan harapan kepada DPRD untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dalam penentuan kebijakan PPDB dapat melibatkan sekolah swasta secara aktif. Dia juga berharap agar sekolah negeri tidak lagi menerima peserta didik Ketika sudah waktunya tutup pendaftaran untuk memberi kesempatan kepada sekolah swasta menerima siswa baru.
“Kami berharap ada koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah negeri dan sekolah swasta sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Banyak sekolah swasta yang tidak mendapatkan siswa karena kebijakan yang berubah-ubah seperti itu,” ulasnya.
Nofrizal, kepala SMK swasta lainnya berharap DPRD dapat mendorong terlaksananya verifikasi daya tampung sekolah negeri baik SMA maupun SMK. Hal tersebut dirasakan penting agar diketahui kapasitas maksimal daya tampung sekolah sehingga tidak menerima peserta didik melebihi kapasitas tersebut.
Selain mengenai PPDB, FKS SMK Swasta tersebut juga mempertanyakan mengenai dana bantuan hibah pemerintah yang lebih banyak dinikmati oleh sekolah negeri. Padahal, sekolah swasta menurut Nofrizal juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan. Ada sekolah swasta yang akhirnya tutup karena tidak adanya bantuan untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Menjawab keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menekankan pentingnya komunikasi yang membangun untuk menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Dalam hal PPDB, harus ada koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah negeri dan sekolah swasta agar tidak ada persoalan dalam penerimaan siswa baru.
“Persoalan ini akan kami tindak lanjuti agar mendapat solusi sehingga sekolah negeri dan sekolah swasta dapat secara bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat,” ujarnya.
Kepala Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Ariswan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut berjanji akan membicarakan masalah tersebut di tingkat dinas. Berbagai keluhan yang disampaikan akan disampaikan kepada kepala dinas agar persoalan yang terjadi pada sekolah swasta dalam PPDB dapat teratasi. F
