PADANG- Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (6/11/2026). Ranperda tersebut sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, untuk mengikuti dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan pemerintah pusat.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi tersebut, Vasko menyampaikan bahwa ekosistem pemerintahan dan tata kelola keuangan negara bersifat dinamis dan terus berkembang dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Dinamika tersebut dari waktu ke waktu terus mengalami penyesuaian sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional. Dalam kurun waktu setelah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, telah lahir sejumlah kebijakan strategis di tingkat nasional.
“Kondisi ini menuntut penyesuaian pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yang apabila tidak segera direspons, berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan keselarasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah,” kata Vasko.
Vasko menyebutkan, beberapa kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan dilakukan perubahan Perda tersebut, antara lain UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk keselarasan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal nasional.
Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara lebih teknis mekanisme penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, Rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang disusun oleh Pemerintah Pusat, melalui mekanisme penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Selain kebutuhan harmonisasi vertikal tersebut, Vasko menyebutkan bahwa pada perubahan Perda juga dilakukan penyempurnaan pengaturan secara internal, berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 selama ini.
Ia menyebut ada enam aspek Utama yang membutuhkan penyempurnaan berdasarkan identifikasi dari evaluasi tersebut. Antara lain peristilahan pada ketentuan umum perlu disesuaikan dan diperkaya untuk mengakomodasi konsep baru, seperti kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiscal, serta pembiayaan utang daerah.
Kemudian, penambahan rincian klasifikasi jenis belanja modal dan jenis bantuan keuangan daerah, agar tersedia pedoman yang lebih presisi dan seragam bagi seluruh perangkat daerah. Ketiga, penegasan sumber-sumber penerimaan pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.
Aspek keempat, lanjutnya, adalah penyempurnaan mekanisme dan tahapan waktu penyusunan serta pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Aspek kelima penyederhanaan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah maupun pada tingkat pemerintah daerah secara konsolidasi.
“Keenam adalah penguatan tata cara pelaksanaan utang daerah, termasuk pengaturan mengenai perjanjian pinjaman daerah serta mekanisme penyesuaiannya dalam keadaan darurat bencana, mengingat karakteristik geografis Provinsi Sumatera Barat yang tergolong rawan bencana,” ujarnya.
Vasko menjelaskan, perubahan yang diusulkan dalam Ranperda tersebut tidak merombak keseluruhan sistem yang sudah ada. Perubahan hanya untuk menyempurnakan beberapa bagian krusial agar lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan riil daerah.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi, memimpin rapat paripurna tersebut menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menerangkan, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur siklus pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan pelaporan serta pertanggungjawaban.
Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut telah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dinamika kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional mengharuskan adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan yang telah berlaku.
“Selain untuk mewujudkan harmonisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi, perubahan Perda juga didasarkan kepada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perda sebelumnya agar dilakukan penyempurnaan pada beberapa aspek,” kata Muhidi.
Terhadap berbagai penyempurnaan tersebut, Muhidi menegaskan, perlu dilakukan pencermatan secara komprehensif agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, memiliki kepastian hukum, dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, DPRD memandang penting untuk membahas Ranperda ini secara mendalam bersama pemerintah daerah. Pembahasan nantinya diharapkan dapat menghasilkan pengaturan yang jelas, implementatif, dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah, sehingga tujuan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dapat tercapai,” tandasnya. F
