PADANGPANJANG — Untuk memantau langsung proses vaksinasi dan PPKM Darurat yang sedang berlangsung, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy kunjungi Kota Padangpanjang, Rabu (14/7).
Di awal kegiatan kunjungan kerjanya ke Padangpanjang, Audy yang disambut hangat oleh Walikota Padangpanjang, H. Fadly Amran, BBA juga sempat berdiskusi di ruang kerja walikota. Dalam kesempatan itu, Fadly memaparkan kondisi terkini Padangppanjang pada masa PPKM Darurat ini.
“Dimasa PPKM Darurat ini, Alhamdulillah masyarakat kita bisa menerima dengan kooperatif. Malahan para pedagang kuliner malam di pasar kuliner (Paskul) juga bersepakat untuk menghentikan proses jual beli. Hal tersebut tentunya sangat mendukung suksesnya program PPKM Darurat untuk memutus mata rantai Covid-19 ini,” kata Fadly.
Fadly juga menceritakan tentang berbagai kesulitan masyarakat dimasa PPKM Darurat ini. Ia menilai dengan adanya PPKM Darurat ini, sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.
“Semoga PPKM dapat berakhir di tanggal 20 Juli ini. Jangan ada lagi penambahan. Kasihan kita kepada masyarakat yang terganggu akibat kebijakan PPKM ini,” ungkap Fadly.
Senada dengan Fadly, Audy pun juga berharap PPKM di Sumbar ini tidak berlanjut. “Untuk itu sangat diperlukan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan PPKM ini, agar tidak ada lagi perpanjangan PPKM di Sumbar,” harap Audy.
Usai berdiskusi, Wagub Audy dan Wako Fadly langsung mengunjungi Kantor Lurah Pasar Usang untuk meninjau proses vaksinasi.
“Antusias masyarakat Padangpanjang dalam mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Ini menjadi bukti, bahwasannya masyarakat Padangpanjang sangat taat dengan imbauan pemerintah terkait program vaksinasi ini,” tutur Audy.
Pada kesempatan itu, Audy juga menyerahkan bantuan berupa masker untuk anak-anak dan dewasa yang diterima Lurah Pasar Usang, Nofebrianto, S.Sos.
Usai berkunjung ke Kantor Lurah Pasar Usang, Audy dan Fadly juga meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Padangpanjang dan dilanjutkan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta pos penyekatan di Terminal Bukit Surungan.
“Kami melakukan peninjauan ke RSUD, terkait ditetapkannya Padangpanjang sebagai daerah yang harus menerapkan PPKM Darurat. Dikarenakan Padangpanjang menjadi kota perlintasan dan kota penyangga dari daerah-daerah di sekitarnya, jadi RSUD Padangpanjang ini tak hanya menampung pasien asal Padangpanjang saja, namun juga dari daerah tetangga sekitar, hal itu tentu memiliki risiko yang cukup tinggi,” ungkap Audy. (de)
