AGAM – Wacana pemekaran Kabupaten Agam terus mengapung dan menguat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten setempat berkomitmen mengantarkan wacana itu hingga terealisasi. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun semakin mengkristal sementara riak penolakan hingga saat ini belum terlihat.
Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, Feri Adrianto, kepada padangmedia.com, Selasa (9/5), mengatakan, untuk mewujudkan pemekaran dibutuhkan waktu dan kesungguhan. Secara prinsip, kabupaten Agam siap memproses pemekaran sebaik mungkin.
Dia menambahkan, sampai saat ini pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran Kabupaten Agam sudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Persyaratan dasar seperti batas wilayah, antara lain dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman sudah jelas melaui peraturan menteri dalam negeri (permendagri).
Sejumlah lokasi juga sudah tersedia untuk dipersiapkan sebagai ibukota kabupaten baru. Ada beberapa alternatif seperti Palupuah Kecamatan Palupuah, Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang atau di Balingka Kecamatan IV Koto.
“Di Balingka, mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan sudah disediakan lahan lebih kurang 39 hektare,” terangnya.
Ia mengaku dewan juga telah melakukan konsultasi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Sumatera Barat. (fajar)
