PADANG – Meskipun mengalami deflasi pada Pebruari 2017, tekanan inflasi Provinsi Sumatera Barat ke depan diprakirakan masih moderat. Sumber tekanan inflasi utama akan berasal dari kelompok barang yang diatur pemerintah (Administered price) yaitu Tarif Tenaga Listrik (TTL).
“Tekanan inflasi disebabkan pencabutan subsidi bertahap TTL pada golongan rumahtangga mampu berdaya 900 VA, yang dilakukan pada bulan Januari, Maret dan Mei,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Puji Atmoko, melalui siaran pers, Kamis (2/3).
Sementara itu, pada kelompok bahan pangan bergejolak, komoditas cabai merah dan bawang merah memasuki akhir panen di bulan Maret 2017 sehingga pasokannya diprakirakan agak sedikit terganggu. Risiko gangguan cuaca masih cukup tinggi seiring prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di bulan Maret 2017 yang masih menunjukkan curah hujan pada level menengah dan merata di wilayah Sumatera Barat dan Jawa.
“Sedangkan pada kelompok inti, pergerakan harga diprakirakan relatif stabil,” ujarnya.
Puji menambahkan, sebagai upaya penguatan pengendalian inflasi tahun 2017, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID se-Provinsi. HLM pada tanggal 28 Februari 2017, dihadiri oleh Gubernur dan para kepala daerah kabupaten/ kota se Sumatera Barat dengan agenda utama evaluasi pencapaian inflasi Sumbar 2016 hingga Januari 2017 sekaligus memberi arahan konkrit kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi 2017.
Beberapa arahan yang diberikan Gubernur, lanjutnya, antara lain setiap kepala daerah agar menganggarkan dana untuk pengelolaan gabungan kelompok tani mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen, termasuk pemasangan dan pemasangan papan harga di setiap pasar.
Kemudian, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanahdatar sebagai sentra produksi telur ayam ras agar segera mewujudkan pembentukan BUMD dan menyerap telur ayam ras untuk didistribusikan ke daerah yang defisit dengan mekanisme kerja sama antar daerah.
Selanjutnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat agar memperluas areal tanam dan mengatur pola tanam agar masa panen tidak terjadi secara serentak, melainkan terjadi secara lebih merata. Terakhir, arahan Gubernur adalah perluasan program Pasar Tani hingga menjangkau ke nagari.
Pebruari 2017, pergerakan harga bulanan Sumatera Barat mengalami deflasi sebesar -0,17 persen (month to month/ mtm), menurun dari bulan Januari 2017 yang mengalami inflasi sebesar 0,53 persen. Secara keseluruhan, kelompok bahan pangan bergejolak, kelompok barang yang diatur pemerintah dan kelompok inti memberi andil masing-masing sebesar -0,54 persen (mtm); 0,22 persen (mtm); dan 0,15 persen (mtm).(feb/*)
