Berkurangnya tekanan peada kelompok bahan pangn bergejolak (volatile food) mendorong melandainya inflasi Sumatera Barat pada Juni 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatera Barat tercatat 0,50 persen month to month (mtm), lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 0,90 persen (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Mohammad Abdul Majid Ikram menerangkan, dengan kondisi tersebut, secara tahunan inflasi Sumatera Barat meningkat menjadi sebesar 4,70 persen year on year (yoy). Namun secara akumulatif Januari – Juni 2026 masih relatif rendah yaitu sebesar 0,98 persen year to date (ytd).
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi tekanan inflasi tahunan, prospek pencapaian inflasi 2026 sesuai sasaran 2,5 persen +/- 1 persen masih terjaga,” kata Majid, Kamis (2/7/2026).
Ia menyebut, inflasi kelompok bahan pangan bergejolak turun menjadi 0,56 persen (mtm) dari 2,47 persen (mtm) pada Mei 2026. Penurunan terjadi seiring meredanya harga cabai merah dan berlanjutnya penurunan harga daging ayam dan telur ayam ras.
“Secara akumulatif hingga Juni 2026, kelompok bahan pangan bergejolak bahkan masih mencatatkan deflasi sebesar -3,28 persen (ytd), sehingga menjadi faktor utama yang menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali,” ujarnya.
Majid menerangkan, tekanan inflasi pada Juni 2026 berasal dari kelompok transportasi yang dipengaruhi kenaikan harga energi dan faktor musiman libur sekolah. Komoditas bensin mengalami inflasi sebesar 3,28 persen (mtm) dengan andil sebesar 0,14 persen seiring penyesuaian harga BBM non-subsidi pada awal Juni 2026.
Selain itu, tarif angkutan udara mengalami inflasi sebesar 6,01 persen (mtm) dan memberikan andil sebesar 0,03 persen, didorong oleh kenaikan harga avtur dan meningkatnya permintaan perjalanan selama periode libur sekolah. Sejalan dengan itu, bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 3,20 persen (mtm) akibat kenaikan harga LPG non-subsidi imbas tingginya harga energi global.
Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh berlanjutnya penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Dengan tertahannya tekanan inflasi tersebut, inflasi kumulatif Sumatera Barat hingga Juni 2026 masih tetap terjaga di bawah 1 persen.
Ia merinci, secara spasial, inflasi bulanan terendah terjadi di Kota Bukittinggi yaitu 0,35 persen (mtm) dan Kota Padang 0,36 persen (mtm). Hal itu didukung tekanan pangan yang relatif terkendali meski terdapat kenaikan harga bensin dan angkutan udara.
Sementara inflasi lebih tinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya yaitu 0,61 persen (mtm) dan tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat 1,01 persen (mtm). Kondisi itu terutama dipengaruhi kenaikan harga bensin, cabai merah, serta komoditas hortikultura lainnya.
“Tekanan ini sejalan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada Juni 2026 dan gangguan pasokan akibat cuaca, namun tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras seiring kondisi pasokan unggas yang relatif melimpah,” ujarnya.
Menurut Majid, secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya yaitu 5,91 persen (yoy), diikuti Pasaman Barat (5,90 persen yoy), Bukittinggi (4,52 persen yoy), dan Kota Padang (4,19 persen yoy).
Merespon tekanan inflasi tersebut, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dengan memfokuskan langkah pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat. Langkah yang diambil antara lain melalui penguatan koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk percepatan rekonstruksi sarana dan prasarana pascabencana guna mendukung kelancaran distribusi.
Langkah lainnya adalah intensifikasi operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM), optimalisasi kerja sama antar daerah berbasis neraca pangan, penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming serta penguatan peran kelompok tani cabai dan bawang.
Mengacu pada terjaganya inflasi secara akumulatif, Bank Indonesia memprakirakan inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 tetap terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen (yoy). Meski demikian, sejumlah risiko perlu tetap diwaspadai, antara lain potensi kenaikan harga komoditas pangan dari wilayah terdampak El-Nino, peningkatan harga energi global, disrupsi rantai pasok, peningkatan biaya logistik, potensi aliran keluar komoditas pangan akibat disparitas harga antarwilayah, bencana alam, serta tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan imported inflation dan biaya input. F
