Tekan Rabies, Gubernur Sumbar Perintahkan Eliminasi Anjing Liar
  • Home
  • Berita
  • Tekan Rabies, Gubernur Sumbar Perintahkan Eliminasi Anjing Liar

Tekan Rabies, Gubernur Sumbar Perintahkan Eliminasi Anjing Liar

Vaksinasi anjing. (ist)

PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar untuk mengeliminasi anjing-anjing liar. Hal itu dilakukan untuk menekan potensi penyebaran rabies dari anjing liar kepada manusia.

“Buatkan surat ke bupati dan walikota untuk eliminasi anjing liar. Buatkan surat dari Dinas Kesehatan juga,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar, Senin (22/1).

Penyebaran rabies dari anjing liar belakangan ini menjadi kekhawatiran tersendiri lantaran sulitnya mendapatkan Serum Anti Rabies (SAR) di dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan warga yang terkena gigitan anjing liar harus berobat ke Singapura.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat mencatat, satu warga Kabupaten Solok Selatan baru-baru ini harus diberangkatkan ke Singapura untuk mendapatkan serum tersebut.

Sebelumnya, juga diketahui ada lima warga Kabupaten Agam yang juga terbang ke Singapura untuk mendapat pengobatan rabies. Pengobatan rabies dengan SAR memang hanya bisa diperoleh di Singapura.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Merry Yuliesday mengungkapkan bahwa berbeda dengan vaksin, serum anti rabies belum diproduksi secara mandiri di Indonesia.

Hal itu membuat penanganan terhadap pasien rabies belum bisa optimal. Apalagi demi mendapat SAR di Singapura, pasien mesti merogoh kocek Rp30 juta.

Sementara untuk vaksinnya, Dinas Kesehatan Sumbar masih memiliki pasokan 1.120 paket vaksin rabies.

“Tapi kalau serum, harus ke Singapura. Makanya, solusinya mengendalikan sumber penyakitnya, eliminasi anjing liar,” sebut Merry.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo menambahkan, serum anti rabies saat ini memang hanya diproduksi oleh India.

Itupun, Indonesia masih harus memesan dalam jumlah banyak lewat Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) untuk mendapatkan pasokan SAR. Hal tersebut yang menurutnya menyulitkan Indonesia mengakses SAR dalam jumlah mencukupi.

“Kalau vaksin memang diproduksi dalam negeri, namun kan itu harus dilakukan oleh Mentan. Mentan tidak merasa anjing ini ternak, sehingga Kementan enggak menyuntikkan (ke anjing),” katanya. (der)

Berita Terkait

Leave a Reply