PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta gubernur memberikan penjelasan resmi terkait adanya keterangan kepolisian bahwa ditemukan adanya warga yang menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII).
Hal itu ditegaskan Supardi merespon keterangan kepolisian beberapa waktu lalu yang menyebutkan adanya seribuan lebih anggota NII di Sumatera Barat.
“Gubernur atau kepala daerah kabupaten yang disebutkan ada warganya yang diindikasikan terlibat NII harus menyampaikan penjelasan secara resmi,” kata Supardi, Jumat (15/4/2022).
Supardi mengaku belum mengetahui secara jelas apa itu NII, apakah kelompok garis keras atau gerakan pemberontakan. Namun, ia meminta agar kepala daerah merespon hal itu dengan bijak, agar tidak terbangun stigma bahwa Sumatera Barat menjadi daerah sarang teroris dan sebagainya.
“Kami belum mengetahui secara jelas konteks NII tersebut, bagaimana pola kerjanya, apakah pemberontakan atau gerakan radikal. Namun hendaknya kepala daerah merespon dengan memberikan penjelasan resmi terkait hal ini,” ujarnya.
Supardi menegaskan, masyarakat Sumatera Barat memiliki landasan Adat Basandi Syarak dan Syarak Baaandi Kitabullah yang telah menjadi filosofi kehidupan sosial masyarakat. Sangat terbuka dalam perbedaan pendapat dan menghormati keberagaman.
“Masyarakat Sumatera Barat memliki pola berpikir kritis dan sangat menghargai perbedaan namun tidak memiliki sifat pemberontak atau pengkhianatan. Bersikap kritis dan berpikir terbuka adalah nafas demokrasi,” ujarnya.
Supardi memaparkan, jika temuan pihak kepolisian itu tidak disikapi dengan menyampaikan penjelasan secara resmi, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif kepada kemajuan daerah. Dia meminta gubernur dan juga kepala daerah yang disebut adanya warga yang diindikasikan menjadi anggota NII itu mencari informasi lebih dalam serta menyampaikan keterangan secara resmi.
“Jangan sampai didiamkan karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada iklim investasi, tingkat kunjungan wisata dan lainnya. Harus ditindaklanjuti, agar tidak ada stigma negatif tentang Sumatera Barat yang sedang berupaya meraih investasi masuk serta memacu kunjungan wisata,” tambahnya.
Supardi mendesak gubernur besera bupati atau wali kota yang di daerahnya disebut pihak kepolisian ditemukan adanya warga yang diindikasikan menjadi anggota NII tersebut untuk menelusuri kebenarannya. Kemudian juga hendaknya mengedukasi masyarakat mengenai kegiatan atau perkumpulan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak terjebak ke dalam gerakan tersebut.
Dia berharap masyarakat Sumatera Barat dapat selalu menjaga suasana rukun dan kondusif serta tidak terlibat ke dalan kegiatan yang mengarah radikalisme dan terorisme. Sebagai masyarakat yang tetap teguh berpegang kepada agama dan adat, Supardi yakin masyarakat Minang tidak akan mau terlibat dalam kegiatan seperti itu. (Febry)
