PADANG – Etika kehidupan berkebangsaan di Indonesia masih akan selalu dihadapkan kepada berbagai tantangan, internal maupun eksternal. Kondisi yang dihadapi, masih relevan dengan apa yang tertuang dalam Ketetapan MPR-RI nomor VI tahun 2001.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Darul Siska dalam Optimalisasi tahap pertama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Padang, Sumatera Barat, Minggu (7/3/2021).
“Tap MPR VI/ 2001 itu masih relevan menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam etika hidup berbangsa dewasa ini, baik dari faktor internal maupun eksternal,” kata Darul Siska.
Politisi Golkar yang duduk di DPR RI mewakili daerah pemilihan Sumatera Barat I itu merinci beberapa tantangan tersebut. Pertama, adalah masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama.
“Munculnya pemahaman yang sempit dan keliru terhadap ajaran agama karena lemahnya penghayatan dan pengamalan dari nilai agama itu tadi,”ujarnya.
Darul memisalkan, ada pejabat korupsi, ada angota legislatif korupsi. Menurutnya, semua pelaku itu beragama.
“Mereka bukannya tidak beragama, tetapi tidak menghayati agamanya,” sebutnya.
Tantangan berikutnya, menurut Darul, pengabaian terhadap kepentingan daerah. Meskipun era reformasi telah menggulirkan otonomi daerah, namun belum memunculkan pelaksanaan otonomi yang sesungguhnya. Bahkan, baru hanya menguatkan fanatisme kedaerahan, belum mengarah kepada apa yang sesungguhnya tujuan dari otonomi daerah itu dilaksanakan.
“Kondisi ini juga diperburuk oleh kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan,” ujarnya.
Darul mengungkap, perjalanan otonomi daerah belum sepenuhnya terlaksana. Dari sekitar 514 kabupaten/ kota dan 34 provinsi, hanya sekitar 5 persen yang dinilai mampu melaksanakan otonomi secara mandiri.
“Hanya 5 persen mampu mandiri tanpa ketergantungan kepada pemerintah pusat dari sisi anggaran. Ada 514 kabupaten dan kota. Untuk Sumbar belum ada yang masuk kategori itu,” kata anggota Komisi IX DPR RI tersebut.
Selain masih banyak lagi dari faktor internal, dia juga mengungkap tantangan dari faktor eksternal. Yaitu globalisasi dan kapitalisasi. Persaingan antar bangsa yang semakin ketat. Serta intensitas intervensi kekuatan global dalam penentuan kebijakan nasional.
Dalam kesempatan itu, Darul mengingatkan kembali empat pilar MPR-RI sebagai sebuah kekuatan berkebangsaan yang harus terus dipertahankan. Yaitu UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, Pancasila sebagai ideologi negara, NKRI sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai simpul yang mengikat erat keragaman adat dan budaya.
Empat pilar tersebut, harus dioptimalkan pemahamannya, di tengah semakin derasnya arus tantangan yang dihadapi seperti yang digambarkan dalam TAP MPR-RI nomor VI tahun 2001 tersebut.
Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI Optimalisasi Tahap Pertama tahun 2021 oleh Darul Siska itu berlangsung di aula kantor gubernur Sumatera Barat. Sosialisasi dihadiri oleh wartawan dan pengurus organisasi wartawan, dimoderatori Syukri Umar. (Febry)
