SOLSEL – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan merehab dan membangun rumah baru untuk masyarakat sebanyak total 358 unit tahun ini. Anggaran yang diperoleh untuk bantuan tersebut senilai Rp8,19 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Solok Selatan Abdul Rahman, Kamis (16/7/2020) mengungkapkan hal itu. Menurutnya, anggaran bantuan perumahan tersebut sempat ditarik oleh pemerintah pusat untuk penanggulangan Covid-19.
“Setelah sempat ditarik untuk penanggulangan Covid-19, Solok Selatan kembali mendapatkan bantuan perumahan senilai total Rp8,19 Miliar melalui berbagai program pada tahun 2020 ini,” kata Abdul Rahman.
Dia menerangkan, bantuan perumahan itu diberikan melalui beberapa program. Antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) Penyediaan Perumahan Baru. Serta Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya (BSPS).
Dia merinci, bantuan tersebut antara lain pembangunan rumah baru 100 unit. Kemudian 258 unit lainnya berupa rehab peningkatan kualitas rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Abdul Rahman menegaskan, Pemkab Solok Selatan terus berupaya mengusulkan berbagai bantuan untuk masyarakat ke pemerintah pusat. Usulan terbaru, sudah ditandatangani pengusulan bantuan rumah susun khusus pondok pesantren untuk tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 diusulkan bantuan rehab rumah sebanyak 1.176 unit.
Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Alvino Sendra menambahkan, 100 unit bantuan perumahan baru tersebut diberikan masing – masing Rp35 juta.
Alokasi bantuan tersebar di lima nagari. Yaitu Nagari Alam Pauh Duo, Pakan Rabaa Tangah, Talunan Maju, Dusun Tangah, serta Lubuk Gadang.
Sedangkan 258 unit untuk peningkatan kualitas rumah, masing – masing mendapat Rp17,5 juta. Anggarannya berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
“Penerima tersebar di sembilan nagari pada empat kecamatan,” ujarnya.
Dia menerangkan, persyaratan mendapat bantuan BSPS pertama sekali adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi rumah membutuhkan perbaikan, berkeluarga dan mempunyai ahli waris. Serta jelas status kepemilikan atau legalitas tanah.
Beberapa syarat penerima BSPS menurutnya yakni masyarakat berpenghasilan rendah, berkeluarga, mempunyai ahli waris, memiliki legalitas tanah, serta memiliki rumah yang dalam kondisi butuh perbaikan.
Usulan dilakukan secara berjenjang. Mulai dari jorong dilanjutkan oleh pemerintah nagari ke kabupaten untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Setelah itu, usulan akan diverifikasi langsung dan diputuskan oleh pihak Kementerian PUPR. (Sy/f)
