PADANG – Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 551.23/291/Perekonomian-2011 tentang Pengawasan dan Penertiban Muatan atau tonase kendaraan dinilai tidak diindahkan. Baik oleh supir truk bahkan oleh petugas di Jembatan Timbang (JTO) sendiri.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Saidal Masfiuddin mengungkapkan penilaian tesebut, melihat kondisi truk dengan muatan berlebih dri Jumlah Berat Diizinkan (JBI) masih saja ada yang bisa lewat. Akibatnya, kerusakan jalan tidak bisa dihindari karena muatan truk tidak sesuai dengan kelas jalan.
“Truk dengan muatan melebihi JBI masih saja terjadi meskipun sudah ada SE yang dikeluarkan. Tentu tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilewati sehingga jalan cepat rusak,” katanya, Rabu (10/8).
Maksud dan tujuan dari SE tersebut menurut Saidal sudah bagus. Namun sayangnya seperti tidak diindahkan sehingga tidak berjalan efektif. Padahal, SE tersebut adalah sebagai penguat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 1993 sebagai tindaklanjut dari UU nomor 12 tahun 1992 Tentang Pembatasan Muatan Angkut Kendaraan.
Menurutnya, dalam UU dan PP tersebut sudah diatur mengenai tonase kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Dengan Kelas Jalan III A, tonase kendaraan ditambah berat beban yang diizinkan untuk jalan-jalan di Sumatera Barat sudah diatur dengan tegas.
“Aturan itu masih saja dilanggar oleh pengusaha angkutan barang dengan memuat kendaraan melebihi kapasitas yang diizinkan. Ada informasi mengenai uang pelicin di salah satu JTO namun ini perlu ditelusuri dulu,” ujarnya.
Dia mengingatkan, petugas di JTO sangat berperan besar dalam penerapan UU, PP dan SE Gubernur tersebut. Untuk itu, agar penegakan aturan bisa berjalan efektif, petugas JTO harus memiliki ketegasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar dengan membawa barang melebihi kapasitas yang diizinkan.
“Petugas JTO memiliki kewenangan yang kuat, jadi harus tegas agar aturan bisa ditegakkan. Kendaraan yang bebannya melebihi kapasitas yang diizinkan harus dibongkar,” ingatnya.
Untuk itu, ia berharap agar pengusaha angkutan barang dan supir dapat mematuhi aturan demi kelancaran dan kenyamanan serta perawatan jalan. Jika mematuhi aturan, kerusakan jalan akibat kelebihan beban yang tidak sesuai dengan klasifikasi jalan bisa diminimalisir. Kepada petugas di JTO, agar tegas dalam menegakkan aturan. Jika ada kendaraan yang bebannya melanggar ketentuan harus ditindak dan muatannya yang berlebih dibongkar. (feb)
