SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti lemahnya Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kinerja perencanaan dan realisasi anggaran.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Jaswandi, dalam rapat paripurna pemyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2020, Kamis (29/4/2021).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu, dihadiri Wali Kota, Deri Asta.
Menurut Jaswandi, Pemko Sawahlunto banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang kurang tepat sehingga terkesan pemborosan.
“Ada kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak terealisasi 100 persen sehingga menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di akhir tahun,” papar Jaswandi.
Dia menekankan, seharusnya pemerintah daerah menghitung kebutuhan anggaran secara lebih akurat. Sehingga alokasi anggaran dapat efektif sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
“Kalau anggaran memang tidak mencukupi, sebaiknya kegiatannya juga tidak perlu dialokasikan anggarannya,” katanya.
Dia juga mengungkapkan, ada beberapa program kegiatan di OPD yang tidak terlaksana sama sekali. Namun, juga tidak ada penjelasan mengapa kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Pada akhir tahun, anggarannya kembali ke kas daerah sebagai SILPA.
Dia menyebutkan salah satunya adalah pada program pendidikan non forma. Ada kegiatan pelaksanaan keaksaraan fungsional. Terkait hal itu, dia menyampaikan rekomendasi DPRD agar pemko membuat kajian terhadap rencana kegiatan berdasarkan prioritas.
“Apakah suatu program mendesak atau tidak dan seberapa urgennya kegiatan tersebut. Perlu dikaji lebih dulu secara cermat” ulasnya.
Dalam kondisi seperti itu, Jaswandi menyebut bahwa OPD terkait tidak serius mengisi matrik dalam LKPJ. Mestinya, OPD melengkapi informasi yang diminta pada matriks tersebut. “Apa masalah yang dihadapi dan apa solusi dari permasalahannya,” tukuknya.
Selain dari sisi perencanaan, DPRD Kota Sawahlunto juga menyoal realisasi kegiatan. Banyak program atau kegiatan dengan realisasi dilaporkan melebihi target, namun realisasi anggaran di bawah 100 persen.
“Ini menunjukkan ketidakakuratan penganggaran. Kami merekomendasikan agar Pemko untuk menghitung lebih cermat agar tidak terjadi kelebihan anggaran dalam kegiatan,” sebutnya.
Wali Kota Sawahlunto menyampaikan terima kasih atas pembahasan LKPJ oleh DPRD dan memberikan rekomendasi. Kritik, saran dan masukan yang menjadi bagian rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.
“Kritik dan saran yang mengiringi rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Pemko akan berupaya lebih keras lagi untuk mendorong program kegiatan pembangunan daerah agar terlaksana lebih maksimal,” katanya. (Tumpak)
