PADANG – Pemerintah Kota Padang belum maksimal menyerap anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi asal daerah tersebut. Sedikitnya, APBD provinsi telah mengakomodir sekitar Rp20 miliar untuk merealisasikan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Hal itu diungkapkan oleh koordinator anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan Kota Padang, Afrizal saat melaksanakan reses ke balaikota Padang, Jumat (8/12). Dalam kunjungan memanfaatkan masa reses sidang ketiga tahun 2017 itu, ikut seluruh dari 10 orang anggota DPRD Provinsi asal Kota Padang atau daerah pemilihan I.
Afrizal mengungkapkan, DPRD Sumatera Barat melalui APBD provinsi telah mengalokasikan dana Rp40 miliar untuk Kota Padang ditambah Rp20 miliar anggaran yang berasal dari pokir anggota DPRD Dapil I.
“Namun sejauh ini kami melihat, dana yang dialokasikan melalui pokir anggota DPRD dapil I belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal,” ungkap anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar ini.
Padahal, timpalnya, dana tersebut sudah dikucurkan oleh pemerintah provinsi ke Pemko Padang. Kalau anggaran tersebut tidak terserap, selain menjadi sisa anggaran, dampaknya adalah tidak tercapainya tujuan alokasi anggaran untuk pembangunan.
“Anggaran tidak terserap, pembangunannya tentu tidak terealisasi dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat serta percepatan pembangunan tidak tercapai,” ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil I dari Fraksi Gerindra, Hidayat, menyayangkan lambannya realisasi penyerapan dana pokir tersebut. Dia berharap, Pemko Padang serius mengelola dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah provinsi untuk memacu pembangunan di daerah itu.
Sementara itu, Alber Hendra Lukman, anggota DPRD Sumatera Barat Dapil I dari Fraksi PDIP, PKB dan PBB menyorot permasalahan saluran drainase di Kota Padang. Buruknya kondisi saluran drainase itu terlihat ketika musim hujan.
“Begitu turun hujan hanya satu jam saja, maka banyak kawasan akan terendam banjir dan banyak “danau buatan” di dalam kota,” ungkapnya.
Dia menambahkan, alokasi dana untuk perbaikan saluran drainase pada anggaran tahun 2016 lalu sebesar Rp2,8 miliar terlaksana kurang memuaskan. Dia meminta, ke depan, untuk perbaikan saluran drainase hendaknya dikerjakan oleh kontraktor yang profesional agar hasilnya memuaskan.
Dia juga menyentil keseriusan Pemko Padang menjadikan Kawasan Pondok sebagai destinasi wisata cagar budaya. Bahkan, bangunan tua bersejarah di Kawasan Pondok yang rubuh tanpa ada perhatian. Padahal, sudah ada dana provinsi sebesar Rp7 miliar yang dititipkan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
Sekretaris Daerah Kota Padang Asnel yang menerima kedatangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil I itu mengaku menerima kritik dan saran dari wakil rakyat kota Padang di provinsi tersebut. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang menangani dana pokir tersebut akan dievaluasi.
Sementara untuk persoalan drainase, ia mengaku daerah resapan air di Kota Padang saat ini semakin menyempit. Permasalahan ini menjadi salah satu fokus perhatian dengan terus berupaya memperbaiki saluran drainase di seluruh kawasan kota.
Dia juga mengungkapkan, saat ini Pemko Padang tengah menjadikan penyelesaian Jalan By Pass menjadi prioritas. Diharapkan, tahun ini juga pembangunan jalan tersebut tuntas dikerjakan karena permasalahan lahan yang menjadi kendala sudah bisa diselesaikan.
Kunjungan kerja ke daerah pemilihan memanfaatkan reses masa sidang ketiga tahun 2017 oleh anggota DPRD Povinsi Sumatera Barat Dapil I ini dilakukan secara berkelompok. Kunjungan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Sumbar Dapil I yang berjumlah 10 orang. Mereka adalah Afrizal (Golkar), H. Suwirpen Suib (Demokrat), Hidayat (Gerindra), Indra Datuak Rajolelo (PAN), Rahayu Purwanti dan Rahmad Saleh (PKS), Yuliarman (PPP), Apris (Nasdem), Taufik Hidayat (Hanura) dan Alber Hendra Lukman (PDIP, PKB dan PBB). (feb)
