PADANG – Sektor ekonomi menjadi prioritas utama bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi kerakyatan menjadi fokus disamping peningkatan sarana infrastruktur dan masalah kesehatan serta pendidikan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memaparkan, kondisi perekonomian saat ini perlu menjadi fokus perhatian. Pengaruh ekonomi global terhadap ekonomi regional berdampak kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2015.
“Untuk mendorong pertumbuhan, sektor-sektor ekonomi harus digenjot dan perekonomian kerakyatan harus menjadi perhatian,” kata Nasrul Abit dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS), Selasa (2/8).
RKUA PPAS APBD tahun 2017 menurut Nasrul Abit mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah disepakati. Penetapan RPJMD tersebut dilakukan sebelum penyampaian RKUA PPAS.
Menurut Nasrul, secara umum gambaran kebijakan arah pembangunan tahun depan adalah bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pertumbuhan sektor ekonomi, mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur juga diarahkan untuk menunjang sektor ekonomi kerakyatan sehingga menopang ekonomi daerah.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menegaskan, DPRD akan mencermati rancangan yang diajukan pemerintah. DPRD akan membentuk panitia khusus untuk membahas secara detail guna mendalami setiap program yang dicantumkan dalam arah kebijakan pembangunan tersebut.
“Secara umum, tergambar rancangan kebijakan tersebut sudah mengacu kepada RPJMD namun DPRD perlu mencermati secara detail dan mendalaminya,” katanya.
Hendra menambahkan, pemerintah harus konsisten terhadap program pembangunan yang menjadi prioritas dalam RPJMD. Pada akhirnya, arah kebijakan pembangunan tersebut harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Instansi terkait di pemerintah daerah harus mempedomani RPJMD dalam menyusun rencana kegiatan.
“Konsistensi ini dibutuhkan guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap program pembangunan yang telah disusun dan dibiayai oleh anggaran daerah,” tegasnya. (feb)
