PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah dan memfokuskan belanja kepada program prioritas.
Hal itu ditegaskan Muhidi dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat, Senin (7/6/2026). Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) Tahun 2027.
“Banyak yang perlu didalami nantinya dalam pembahasan RKUA PPAS Tahun 2027, baik pada aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah,” kata Muhidi.
Ia menyebutkan, pada aspek pendaptan daerah, perlu dilakukan optimalisasi agar kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan penanganan dampak bencana dapat terpenuhi. Sementara pada aspek belanja, perlu dilihat kebutuhan prioritas, efektivitas, dan urgensi dalam rangka pencapaian target pembangunan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Muhidi mengakui, hal itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Untuk itu dalam pembahasan nanti, pemerintah daerah dan DPRD harus serius mendalami semua materi dan muatan yang terdapat dalam RKUA PPAS.
“Dari pengantar yang disampaikan, dapat dipahami bagaimana tantangan dan kondisi keuangan daerah tahun 2027 sehingga membutuhkan pendalaman terhadap materi dan muatan RKUA PPAS dengan serius dan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam nota pengantar RKUA PPAS Tahun 2027 menyampaikan tiga pilar utama dalam tema strategis RKPD yaitu Akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan. Tema strategis tersebut menurut Mahyeldi adalah untuk merespon tantangan ekonomi makro serta menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.
“Tema RKPD tahun 2027 adalah akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial dan ketahanan pangan yang dijabarkan sebagai tiga pilar utama gerakan pembangunan daerah,” kata Mahyeldi.
Ia merinci, akselerasi transformasi ekonomi akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing tinggi berbasis BUMNAG dan Koperasi. Selain itu juga penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Sementara itu pilar inklusi sosial bertujuan menjamin seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan pelayanan dasar. Termasuk juga meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pasar kerja, serta pemenuhan akses sanitasi, air minum, dan perumahan yang layak.
Ketahanan pangan yang menjadi pilar ketiga dalam tema strategis RKPD Tahun 2027 menurut Mahyeldi akan dilaksanakan dengan memfokuskan anggaran untuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hal tersebut sekaligus untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan yang mandiri bagi masyarakat.
“Dalam penerapannya, alokasi anggaran dan rancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan anggaran mengikuti program dengan memberikan prioritas penuh kepada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara Tangguh,” tandasnya. F
